Langsung ke konten utama

Hikmah Penciptaan Lisan

Sumber dan Asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama


Sumber Hukum Acara Peradilan Agama

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu: a) sebagai asal hukum atau permulaan hukum; b) menunjukkan hukum terdahulu; c) sebagai sumber hukum berlakunya; d) sebagai sumber mengenal hukum misalnya Undang-Undang, dokumen dan sebagainya; e) sebagai sumber terjadinya hukum yang menimbulkan hukum.

Adapun sumber hukum acara Peradilan Agama adalah:

1. Herziene Indonesische Reglement (HIR)

HIR berasal dari IR (Indlandsche Reglement), dimuat dalam lembaran negara No. 16 jo 57/ 1848, yang merupakan sebuah reglemen tentang melakukan tugas kepolisian mengadili perkara perdata dan penuntutan perkara pidana terhadap golongan BumiPutera dan Timur asing di Jawa Madura.

Isi dari HIR terbagi menjadi dua yaitu bagian acara pidana dan acara perdata, yang diperuntukkan bagi golongan Bumiputera dan Timur asing di Jawa dan Madura untuk berpekara di muka landraad. Bagian acara pidana dari pasal 1 sampai dengan 114 dan pasal 246 sampai dengan pasal 371. Bagian acara perdata dari pasal 115 sampai dengan 245.

Dengan berlakunya UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka ketentuan dalam HIR yang mengatur tentang acara pidana dinyatakan tidak berlaku lagi.

2. Reglement Voor de Buitegewesten (Rbg)

Rbg yang ditetapkan dalam pasal 2 ordonansi 11 Mei 1927 lembaran Negara No. 22 Tahun 1927 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1927 adalah pengganti dari berbagai peraturan yang berupa reglemen yang tersebar dan berlaku hanya dalam suatu daerah tertentu saja, seperti reglement bagi daerah Ambon, Aceh, Sumatera Barat, Palembang, Kalimantan, Minahasa, dan lain-lain. Rbg berlaku untuk luar Jawa dan Madura.

3. Reglement op de Burgelijke Rechtvordering (Rv)

Rv yang dimuat dalam lembaran Negara No. 52/ 1847, mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848 adalah reglement yang berisi ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang berlaku khusus untuk golongan Eropa dan dipersamakan dengan mereka untuk berpekara dimuka Raad van justitie dan Residentie gerecht. Dalam praktek RV digunakan untuk masalah arbitrase.

4. Undang- Undang No. 14 Tahun 1970 yang diamandemen menjadi UU No. 4 Tahun 2004 dan diamandemen menjadi UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang memuat juga beberapa Ketentuan Hukum Acara.

5. Di tingkat banding berlaku UU No. 20 Tahun 1847. Dengan berlakunya UU ini, maka ketentuan dalam HIR/Rbg tentang banding tidak berlaku lagi.

6. UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah menjadi UU No. 5 Tahun 2004.

7. Yurisprudensi atau putusan-putusan hakim yang berkembang di lingkungan dan sudah pernah di putus dipengadilan.

8. Adat kebiasaan.

9. Doktrin.

10. Inpres Nomor 1 Tahun Tahun 1991 tentang KHI.

11. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU dan PP ini khususnya menyangkut masalah perkawinan dan perceraian.

12. UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

13. Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung.

14. Ilmu Pengetahuan Hukum/ Kitab- Kitab Fiqih.

Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Agama

1) Asas Personalitas KeIslaman

Asas pertama yakni asas Personalitas KeIslaman yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama islam. Penganut agama lain diluar Islam atau yang non Islam, tidak tunduk dan dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan lingkungan peradi- lan agama.

Asas Personalitas ke Islaman diatur dalam pasal 2, penjelasan umum angka 2 alinea ketiga dan pasal 49 ayat 1. Dari penggarisan yang dirumuskan dalam ketiga ketentuan tersebut, dapat dilihat asas per- sonalitas ke Islaman sekaligus dikaitkan berbarengan dengan perkara perdata “bidang tertentu” sepanjang mengenai sengketa perkara yang menjadi yurisdiksi lingkungan peradilan agama. Kalau begitu ketun- dukan personalitas muslim kepada lingkungan Peradilan Agama, “bukan” ketundukan yang bersifat umum meliputi semua bidang hukum perdata. Ketundukan bidang personalitas muslim kepadanya, hanya bersifat khusus sepanjang bidang hukum perdata tertentu.

Untuk lebih jelas, mari kita rangkai ketentuan pasal 2 dengan rumusan Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga. Pasal 2 berbunyi “Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perdata tertentu. kemudian Penjelasan Umum dimaksud sekaligus mengulang dan menerangkan apa-apa yang termasuk kedalam bidang perdata tertentu yang berbunyi “ Pengadilan Agama merupakan pengadi- lan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, waqaf dan shadaqah yang ber- dasarkan hukum Islam”. Dan apa yang tercantum dalam Penjelasan Umum tersebut sama dengan apa yang dirumuskan dalam pasal 49 ayat 1.

Begitu pula landasan hubungan hukumnya, harus berdasarkan hukum Islam. Jika hubungan hukum tidak berdasarkan hukum Is- lam, maka sengketa mengadili wewenang Peradilan Umum, misalnya hubungan hukum ikatan perkawinan antar suami isteri adalah hukum barat. Sekalipun suami isteri beragama Islam, asas personalitas keIslaman mereka ditiadakan oleh landasan hukum yang mendasari terjadinya perkawinan.

2) Peradilan bebas dari campur tangan pihak-pihak diluar kekuasaan kehakiman.

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang judiciel menurut UU No. 14 tahun 1970 yang diubah menjadi UU No. 4 tahun 2004 tidak mutlak sifatnya, karena tugas daripada hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.

3) Hakim bersifat Menunggu

Asas daripada hukum acara pada umumnya, termasuk hukum acara perdata, ialah bahwa pelaksanaannya yaitu bersifat inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka ada hakim.

Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak dia- jukan kepadanya. Hanya yang menyelenggarakan prosesnya adalah negara. Namun demikian, apabila sudah datang perkara kepadanya, maka hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya sekalipun dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau hukum belum jelas.

Larangan bahwa seorang hakim tidak boleh menolaknya karena hakim dianggap tahu akan hukumnya (Ius Curia Novit). Dan kalau sekiranya seorang hakim tidak menemukan hukum secara tertulis ia wajib menggali, memahami dan menghayati hukum yang sudah hidup dalam masyarakat.

4) Hakim bersifat Pasif

Ruang lingkup pokok sengketa ditentukan oleh para pihak bukan oleh hakim. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR, pasal 142 ayat (1) R.Bg. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan.

Sebaliknya hakim harus aktif dalam memimpin jalannya pesidan- gan, membantu kedua pihak dalam menemukan kebenaran, tetapi da- lam memeriksa perkara perdata hakim harus bersifat tut wuri. Hakim terikat pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak.

Para pihak dapat secara bebas mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukannya ke muka pengadilan, sedang hakim tidak dapat menghalang-halanginya. Hal ini dapat berupa perdamaian atau pen- cabutan gugatan. Sesuai dengan pasal 130 HIR, 154 R.Bg.

Apakah yang bersangkutan akan mengajukan banding ataupun tidak itupun bukan kepentingan daripada hakim (pasal 6 UU 20 tahun 1947). Jadi pengertian pasif disinilah adalah hakim tidak memperluas pokok sengketa. Akan tetapi itu semuanya tidak berarti bahwa hakim sama sekali tidak aktif. Selaku pimpinan sidang hakim harus aktif memimpin pemeriksaan perkara dan tidak merupakan pegawai atau sekedar alat dari pada para pihak, dan harus berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapianya peradilan.

Hakim berhak untuk memberi nasehat kepada kedua belah pihak serta menunjukan upaya hukum dan memberi keterangan kepada mereka. Karenanya dikatakan bahwa sitem HIR adalah aktif, berbeda dengan sistem Rv yang pada pokoknya mengandung prinsip “hakim pasif”. Hakim sebagai tempat pelarian terakhir bagi para pencari keadi- lan dianggap bijaksana dan tahu akan hukum, bahkan menjadi tempat bertanya segala macam soal bagi masyarakat. Dari diri hakim diharapkan tegaknya keadilan karena ia orang yang tinggi pengetahuan dan martabatnya serta berwibawa.

5) Sifatnya terbukanya persidangan

Sidang pemeriksaan dipengadilan pada asasnya adalah terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan persidangan. Tujuan daripada asas ini tidak lain untuk memberi perlindungan hak-hak asasi manusia da- lam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin obyektifitas peradi- lan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair, memi- hak serta putusan yang adil kepada masyarakat, seperti tercantum dalam pasal 17 dan 18 UU No. 14 tahun 1970 diubah dalam pasal 19 UU No. 4 tahun 2004.

Apabila putusan dinyatakan dalam sidang yang tidak dinyatakan terbuka untuk umum berarti putusan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta mengakibatkan batalnya putusan itu menurut hukum. Di dalam praktek meskipun hakim tidak menyatakan persidangan terbuka untuk umum, tetapi kalau didalam berita acara dicatat bahwa persidangan dinyatakan terbuka untuk umum, maka putusan yang dujatuhkan tetap sah. Secara formil asas ini tujuan asas ini sebagai sosial kontrol.

Asas terbukanya persidangan tidak mempuyai arti bagi acara yang berlangsung secara tertulis. Kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang atau apabila berdasarkan alasan-alasan yang penting yang dimuat didalam berita acara yang diperintahkan oleh hakim, maka persidangan dilakukan dengan pintu tertutup, dalam pemeriksaan perkara perceraian atau perzinahan sering dinyatakan terbuka untuk umum terlebih dahulu sebelum dinyatakan tertutup.

6) Mendengar Kedua Belah Pihak

Didalam hukum acara perdata kedua belah pihak harus diperlaku- kan sama, hakim tidak boleh memihak dan harus mendengar kedua belah pihak. Bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedkaan orang, seperti yang dimuat dalam pasal 5 ayat 1 UU No. 4 tahun 2004, mengandung arti bahwa didalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya, bahwa kedua belah pihak harus didengar lebih dikenal dengan asas “audi et elteran partem”. Hal ini berarti hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Hal itu berarti juga pengajuan alat bukti harus dilakukan dimuka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak sesuai dengan pasal 132a, 121 ayat 2 HIR, pasal 145 ayat 2, 157 Rbg, 47 Rv.

7) Putusan Harus Disertai Alasan-alasan

Semua putusan pengadilan harus disertai alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk megadili. Hal ini sesuai dengan pasal 25 UU No. 4 tahun 2004, 184 ayat 1, 319 HIR, 618 Rbg. Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim ter- hadap masyarakat, sehingga mempunyai nilai obyektif. Karena adan- ya alasan-alasan itu putusan mempunyai wibawa bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya.

Betapa pentingnya alasan-alasan sebagai dasar putusan dapat kita lihat dari beberapa putusan MA, yang menetapkan bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup pertimbangan merupakan ala- san untuk kasasi dan harus dibatalkan.

Untuk lebih mempertanggungjawabkan putusan sering dicari dukungan dari yurisprudensi dan ilmu pengetahuan. Mencari dukungan pada yurisprudensi tidak berarti bahwa hakim terikat pada atau harus mengikuti putusan yang mengenai perkara yang sejenis yang pernah dijatuhkan oleh MA, PT atau yang telah pernah diputuskan sendiri saja. Walaupun kita pada asasnya tidak menguasai azaz “the binding force of precedent”, namun memang janggal kiranya kalau hakim memutuskan bertentangan dengan putusannya sendiri atau dengan putusan pengadilan atasannya mengenai perkara yang sejenis, karena menunjukan tidak adanya kepastian hukum.

8) Beracara Dikenakan Biaya

Untuk berperkara pada asasnya dikenakan biaya (pasal 4 ayat 4,2,5 ayat 4 UU No. 4 tahun 2004, pasal 21 ayat 4, 182, 183 HIR, 145 ayat 4, 192-94 Rbg.)

Biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan dan biaya untuk panggilan, pemberitahuan para pihak serta biaya materei. Disamping itu apabila diminta bantuan seorang pengacara maka harus pula dikeluarkan biaya. Bagi mereka yang tidak mampu membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma dengan mendapatkan izin un- tuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, dengan mengajuka surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh kepala polisi. dalam praktek surat keterangan itu cukup dibuat oleh camat yang membawa- hi daerah tempat yang berkepentingan tinggal. Permohonan perkara secara prodeo akan ditolak oleh Pengadilan apabila penggugat ternyata bukan orang yang tidak mampu.

9) Tidak Harus Mewakili

HIR tidak mewajibkan para pihak mewakili kepada orang lain, sehingga pemeriksaan persidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang langsung berkepentingan. Akan tetapi para pihak da- pat dibantu atau diwakili oleh kuasanya kalau dikehendakinya. Den- gan demikian hakim tetap wajib memeriksa sengketa yang diajukan kepadanya, meskipun para pihak tidak mewakilkan kepada seorang kuasa. Wewenang untuk mengajukan gugatan dengan lisan tidak ber laku bagi kuasa.

Dengan memeriksa para pihak yang berkepentingan secara lang- sung hakim dapat mengetahui lebih jelas persoalannya. Karena para pihak yang berkepentinganlah yang mengetahui seluk beluk peristi- wanya. Kalu para pihak menguasakan kepada seorang kuasa tidak jarang pemegang kuasa kurang mendalami peristiwa yang menjadi sengketa secara terperinci, sehingga ia sering hanya siap dengan su- rat jawaban saja, tetapi kalau ada pertanyaan dari hakim yang me- meriksanya, ia masih harus berkonsultasi lagi dengan pihak yang di- wakilinya. Lagi pula berperkara dipengadilan secara langsung tanpa perantara seorang kuasa akan jauh lebih ringan biayanya daripada ka- lau menggunakan seorang kuasa. Karena masih harus mengeluarkan hononarium untuknya.

10) Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Yang dimaksud sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipa- hami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas- formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara dimuka pengadilan makin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar dipa- hami atau peraturan-peraturan tidak jelas sehingga menimbulkan tim- bulnya berbagai penafsiran. Kurang menjamin adanya kepastian hu- kum dan menyebabkan ketegangan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan kata cepat menunjuk pada jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya pengadilan.

Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemer- iksaan di muka sidang saja tetapi juga penyelesaian pada berita acara pemeriksaan dipersidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Tidak jarang suatu perkara tertunda-tunda sampai bertahun-tahu karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang atau minta mundur, bahkan perkaranya sampai dilanjutkan oleh para ahli warisnya. Maka cepatnya jalannya peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat ke- pada pengadilan.

Biaya ringan yang terpikul oleh rakyat sudah semestinya terimplementasi karena biaya perkara yang tinggi menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.

Terimakasih
Semoga Bermanfaat

Salam Muda Salam Berkarya

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Empirisme Analitis

''Empirisme Analitis'' Teori ilmu dari kaum Empiris Analitis dibangun dengan semangat untuk mengatasi kekurangan Positivme dan Empirisme Logis dan Rasionalisme Kritis. Sekalipun demikian, menurut Wuisman, teori yang dikemukakan Empirime Analitis bukan penggabungan murni d an kedua aliran berpikir diatas, melainkan hanya  suatu penyesuaian lebih lanjut dari model penelitian ilmiah dikembangkan oleh Positivme dan EmpirismeLogis pada titik-titik yang dilontarkan terhadapnya oleh Rasionalisme Kritis. Emprisme Analitis menggambarkan proses penelitian ilmiah sebagai sebuah siklus (daur). Teori inintimbul dalam hubungan dengan usaha-usaha untuk menerapkan Positivme dan Empirisme Logis pada bidang studi social tertentu. Empirisme Analitis bermaksud menerangkan tentang apa itu pengetahuan ilmiah, bagaimana ilmu berkembang, dan metode penelitian apa yang cocok dipakai untuk mengembangkan ilmu. De Groot menyebutkan lima tahap membentuk siklus empiris dalam pengembangan pe

Hikmah Penciptaan Lisan

‘’Hikmah Penciptaan Lisan” Pernah ga sih muncul pertanyaan dalam benak kita, mengapa Allah ﷻ menciptakan lisan seseorang itu hanya satu, dan mengapa harus diletakkan di depan?. Pertanyaan ini mungkin bagi sebagian orang cukup membingungkan. Namun taukah kita, bahwa Allah ﷻ telah memberikan pesan secara tersirat dalam Al-Qur’an tentang hikmah penciptaan lisan. Lisan secara fisik diletakkan didepan bertujuan agar manusia tidak banyak membicarakan sesuatu dibelakang, juga agar manusia tidak membicarakan sesuatu yang tidak pantas didepan, sehingga meruntuhkan kehormatan dan kemuliaan dirinya. Tentunya ini menjadi nasihat dan pengingat untuk penulis dan kita semua sebagai manusia. Untuk itulah kemudian Allah ﷻ menurunkan beragam ayat yang mengisyaratkan pesan dan hikmah yang mulia ini. Salah satunya Allah ﷻ terangkan dalam Al-Qur’an surah ke 49, Al-Hujurat ayat 11 - 12, sebagai berikut; QS Al-Hujurat : 11 يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْن

Uji Coba Smartfren 5G Bersama Kominfo, Kecepatannya Bikin Melongo

  Mengenal jaringan 5G Dilansir dari situs Cisco.com, 5G merupakan teknologi seluler generasi kelima. Ini dirancang untuk meningkatkan kecepatan, mengurangi latensi, dan meningkatkan fleksibilitas layanan nirkabel. Jaringan 5G juga akan menyederhanakan mobilitas, dengan kemampuan roaming terbuka tanpa batas antara akses seluler dan Wi-Fi. Pengguna seluler dapat tetap terhubung saat mereka berpindah antara koneksi nirkabel luar ruang dan jaringan nirkabel di dalam gedung tanpa campur tangan pengguna atau pengguna perlu mengautentikasi ulang. Lalu Bagaimana cara kerja teknologi 5G? Teknologi 5G akan memperkenalkan kemajuan di seluruh arsitektur jaringan. Radio Baru 5G, standar global untuk antarmuka udara nirkabel 5G yang lebih mampu, akan mencakup spektrum yang tidak digunakan dalam 4G. Keuntungan menggunakan jaringan 5G Dilansir dari instagram @smartfrenworld, ada beberapa keuntungan yang akan kita dapatkan jika menggunakan jaringan 5G, diantaranya : 1. Koneksi internet 100x lebih cepa