Pengertian dan Sejarah Hukum Acara Peradilan Agama


Hukum Acara Peradilan Agama

Latar Belakang

    Peradilan agama adalah salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang harus menetapkan dirinya sebagai lembaga peradilan yang sesungguhnya dan harus disegani, dohormati serta memiliki otoritas dan kewenangan yang tinggi.
    Hukum acara peradilan agama merupakan suatu cara untuk melaksanakan hukum islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
    Dalam dunia peradilan termasuk lingkungan Peradilan Agama di Indonesia, sumber hukum yang dipakai atau dirujuk dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara secara garis besar terbagi dua, yaitu Hukum Materiil dan Hukum Formil yang sering disebut hukum acara. Hukum materiil yaitu hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan. Hukum formil yaitu hukum yang mengatur cara-cara mempertahankan dan melaksanakan hukum materiil. Dengan kata lain, hukum yang memuat peraturan yang mengenai cara-cara mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan tata cara hakim memberi putusan.
    Mengenai hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama diatur dalam Bab IV UU Nomor 7 Tahun 1989 mulai pasal 54 sampai dengan pasal 105. Menurut ketentuan pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989 “Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”. Ketentuan tersebut menunjukan bahwa terdapat Hukum Acara Perdata yang secara umum berlaku pada lingkungan Peradilan Umum dan Perdailan Agama, dan ada pula hukum acara yang hanya berlaku pada Peradilan Agama. Hukum acara yang khusus diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 yang meliputi cerai talak, cerai gugat dan cerai dengan alasan zina.

Pengertian

    Sudikno Mertokusumo menuliskan bahwa hukum acara perdata ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.
    Karena itu sesuai dengan pasal 54 UU No. 7 tahun 1989 Jo UU Nomor 3 tahun 2006 dinyatakan bahwa “hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”.
    Adapun perkara-perkara dalam bidang perkawinan berlaku hukum acara khusus dan selebihnya berlaku hukum acara perdata pada umumnya. Hukum acara ini meliputi kewenangan relatif pengadilan agama, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian dan biaya perkara serta pelaksanaan putusan.
    Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hukum Acara Peradilan Agama adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau bagaimana bertindak di muka pengadilan agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya.

Sejarah

    Berbicara mengenai sejarah hukum perdata, maka ada dua hal yang diuraikan yaitu tentang sejarah ketentuan perundang-undangan yang mengatur hukum acara di peradilan dan sejarah lembaga peradilan di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa ketentuan yang mengatur hukum acara di lingkungan peradilan umum adalah Herziene Indonesia Reglement (HIR). HIR ini mengatur tentang acara dibidang perdata dan bidang pidana. Dengan berlakunya UU No. 8 tahun 1981 tentan kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka pasal-pasal yang mengatur hukum acara pidana dalam HIR dinyatakan tidak berlaku. Nama semula dari Herziene Indonesia Reglement (disingkat HIR) adalah Inlandsch Reglement (IR), yang berarti reglement Bumi Putera. Perancang IR adalah Mr. HL Wichers, waktu itu presiden dari Hooogerechtshop, yaitu badan pengadilan tinggi di Indonesia di Zaman kolonial Belanda. Dengan surat keputusan Gubernur Jenderal Rochussen tertanggal 5 Desember 1846 No. 3, Mr. Wichers tersebut diberi tugas untuk merancang sebuah reglement (peratuan) tentang “administrasi”, polisi dan proses perdata serta proses “pidana” bagi golongan bumi putera.
    Pembaharuan IR menjadi HIR dalam tahun 1941 (staatblad 1941-44) ternyata tidak membawa perubahan suatu apapun pada hukum acara perdata di muka Pengadilan Negeri. Yang dinamakan pembaharuan pada IR itu sebetulnya hanya terjadi dalam bidang acara pidana saja, sedangkan dalam hukum acara perdata tidak ada perubahan. Terutama pembaharuan itu mengenai pembentukan aparatur kejaksaan atau penutut umum yang berdiri sendiri dan langsung dibawah pimpinan procereur General, sebab dalam IR apa yang dinamakan jaksa itu pada hakikatnya tidaklah lain dan tidak lebih dari pada seorang bawahan dari asisten residen, yang adalah seorang pejabat pamong praja.
    Pada zaman Hindia Belanda sesuai dengan dualisme hukum, maka pengadilan dibagi atas peradilan gubernemen dan peradilan pribumi. Peradilan Gubernemen di Jawa dan Madura di satu pihak dan di luar jawa dilain pihak. Dibedakan peradilan untuk golongan Eropa (Belanda) dan untuk golongan Bumiputera. Pada umumnya peradilan Gubernemen untuk golongan Eropa pada tingkat pertama ialah Raad van justitie sedangkan untuk golongan Bumiputera ialah landraad. Kemudia Raad van Justitie ini juga menjadi peradilan banding untuk golongan pribumi yang diputus oleh landraad. Hakim-hakim pada kedua macam peradilan tersebut tidak tentu. Banyak orang Eropa (Belanda) menjadi landraad. Dan adapula orang Bumiputera di Jawa menjadi hakim pengadilan keresidenan yang yurisdiksinya untuk orang Eropa.
    Orang timur asing dipecah dalam urusan peradilan ini. Dalam perkara perdata, orang Cina tunduk pada sistem Peradilan di Eropa sedangkan pada perkara pidana tunduk kepada peradilan Bumiputera. Pada puncaknya peradilan Hindia Belanda ada Hoogerechtschop itu ada procureur general (Semacam Jaksa Agung). Sebagaimana telah disebutkan dimuka, bentuk peradilan gubernemen di Jawa Madura di satu pihak dan di luar Jawa Madura di lain pihak. Begitu pula, hukum materiil sebagaimana terjelma dalam undang-undang atau yang bersifat tidak tertulis, merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat di dalam masyarakat.
    Sejak VOC berkuasa badan-badan peradilan menerapkan hukum Belanda. Akan tetapi tidak efektif karena bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat di bidang hukum Islam. Atas dasar teori resepcio komplexu dari Van den Berg, maka dikeluarkan Statuta Batavia 1942 yang pada Intinya penegasan bahwa “Mengenai soal hukum kewarisan orang Indonesia yang beragama Islam, harus dipergunakan hukum Islam yakni hukum yang dipakai oleh rakyat sehari-hari.
    Sebagai tindak lanjut dari Statuta Batavia, maka VOC memerintahkan DW. Freijer untuk menyusun kitab hukum yang dikenal dengan Compendium Freijer yang kemudian menjadi rujukan hukum oleh pengadilan dalam penyelesaikan sengketa masyarakat Islam. Compendium Freijer berakhir saat VOC menyerahkan kekuasaannya kepada Hindia Belanda pada 1800 M. Karena pengaruh receptie theorie, maka Pada 1922 Pemerintah Belanda membentuk Komisi untuk meninjau kembali wewenang Raad Agama yang dibentuk di Jawa dan Madura melalui S. 1882 No. 152 yang secara resmi berwenang mengadili perkara perkawinan dan kewarisan. Maka melalui Pasal 2a ayat (1) S. 1937 No. 116 wewenang mengadili terhadap perkara kewarisan dicabut.
    Pada tahun 1882 dibentuk Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura dengan Stb. Th. 1882 Nomor 152 dihubungkan dengan Stb. Th. 1937 No. 116 dan 610.
    Pada Tahun 1937, kemudian dibentuk Stb. 1937 No. 638 dan No. 639 tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian Residen Kalimantan Selatan dan Timur Setelah Merdeka: PP No. 45 Th. 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama/Mahkamah Syariah di Luar Jawa dan Madura.
    Pada tanggal 29 Desember 1989 terbitlah UU No. 7 Th 1989 tentang Peradilan Agama, yang menghapus adanya dualisme kewenangan mengenai perkara kewarisan.
    Tujuan utama pembentukan UU Peradilan Agama mempertegas kedudukan dan kekuasaan peradilan agama sebagai kekuasaan kehakiman sesuai dengan UU No. 14 Th. 1970 Menciptakan kesatuan hukum peradilan agama khususnya terkait perkara kewarisan. Menciptakan kesatuan hukum peradilan agama Putusan PA tidak lagi dikukuhkan (executoir verklaaring) oleh PN.
    Hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati. Hukum harus dilaksanakan. Siapakah yang melaksanakan hukum? Dapatlah dikatakan, bahwa setiap orang melaksanakan hukum. Setiap hari kita melaksanakan hukum.
    Pelaksanaan dari pada hukum materiil, khususnya hukum materiil perdata, dapatlah berlangsung secara diam-diam diantara para pihak yang bersangkutan tanpa melalui pejabat atau instansi resmi. Akan tetapi sering terjadi, bahwa hukum materiil perdata itu di langgar sehingga ada pihak yang dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan di dalammasyarakat. Dalam hal ini amaka hukum materiil perdata yang telah dilanggar itu haruslah dipertahankan atau ditegakan.
    Untuk melaksanakan hukum materiil perdata terutama dalam hal ada pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata dalam hal ada tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain disamping hukum materiil perdata itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang disebut hukum formil atau hukum acara perdata.

Terimakasih
Semoga Bermanfaat

Salam Muda Salam Berkarya

Posting Komentar

0 Komentar