Warga Negara, Kewarganegaraan, dan Pewarganegaraan

''Apa itu Warga Negara, Kewarganegaraan, dan Pewarganegaraan?''

A. Warga Negara

Pengertian warga negara adalah semua penduduk di suatu negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, serta memiliki hak dan kewajiban penuh sebagai seorang warga negara di negara tersebut. Ada juga yang menjelaskan pengertian warga negara adalah semua orang yang secara hukum merupakan anggota resmi dari suatu negara tertentu. Artinya, seorang warga negara memiliki hubungan kuat dengan tanah air dan Undang-Undang negaranya, meskipun orang tersebut berada di luar negeri dan terikat dengan ketentuan hukum Internasional.

Pada dasarnya seorang warga negara suatu negara tidak selalu menjadi penduduk negara tersebut. Misalnya, warga negara Indonesia yang berdomisili di luar negeri. Dan penduduk suatu negara tidak selalu merupakan warga negara di mana ia tinggal. Misalnya orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Secara hukum, menurut Undang-Undang Tahun 1945 Pasal 26 ayat 1 tentang Kewarganegaraan, pengertian warga negara Indonesia dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu;

1.      Warga Negara Asli (pribumi), yaitu penduduk asli suatu negara. Misalnya di Indonesia, suku Jawa, Batak, Papua, Bugis, Madura, Minang, Dayak, dan etnis keturunan yang sejak lahir merupakan warga negara Indonesia.

2.      Warga Negara Keturunan (vreemdeling), yaitu suku bangsa keturunan yang bukan asli Indonesia, misalnya bangsa Eropa, Arab, India, Tiongkok, dan lainnya yang disahkan secara undang-undang menjadi warga negara Indonesia.

Pengertian Orang Asing adalah warga negara asing yang berada atau bertempat tinggal pada suatu negara tertentu. Dengan kata lain bahwa orang asing adalah semua orang yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu tetapi dia bukan termasuk warga negara dari negara tersebut.

Orang Asing menurut Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 Huruf a UU Nomor 3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga Asing adalah “tiap orang bukan warga negara Republik Indonesia”.

Orang Asing menurut Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian adalah “orang bukan Warga Negara Republik Indonesia”.

Orang Asing menurut Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah “orang bukan Warga Negara Indonesia”.

Orang Asing menurut Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian adalah “orang yang bukan warga Negara Indonesia”.

Dalam hal orang asing hukum Internasional ikut campur tangan, artinya orang asing di dalam suatu negara itu dilindungi oleh hukum Internasional. 

Perlindungan Orang Asing ada dua macam

Secara positif, artinya negara tempat dimana orang asing itu berada harus memberikan kepadanya beberapa hal-hak tertentu. Jadi, suatu hak minimum itu dijamin; dan.

Secara negatif, artinya suatu negara itu tidak dapat mewajibkan sesuatu kepada orang asing yang berada di negaranya itu. Jadi orang asing itu di suatu negara tidak dapat dibebani kewajiban tertentu, misalnya kewajiban militer.

Tetapi pada asasnya orang asing itu diperlakukan sama dengan warga negara sedang isinya ada juga perbedaannya Adapun perbedaan antara orang asing dan warga negara terletak pada kedudukan hak dan kewajibannya yang mana isi kedudukan (hak) sebagai warga negara:

Hanya warga negara mempunyai hak-hak politik, misalnya hak memiih atau dipilih

Hanya warga negara mempunyai hak diangkat menduduki jabatan negara.

Menurut Undang-Undang darurat Republik Indonesia yang termuat dalam lembaran negara 1955 nomor 33 tentang kependudukan di Indonesia. Orang asing yang menjadi penduduk negara Indonesia adalah jika dalam selama orang asing itu menetap di Indonesia. Untuk menetap di Indonesia orang asing itu harus mendapat izin bertempat tinggal dari pemerintah Indonesia.

Hak-Hak Warga Negara dan Bukan Warga Negara

Pasal 5 – 10 dari Deklarasi tentang Hak Asasi Manusia Individu yang bukan Warga Negara di mana Mereka Hidup menetapkan hak-hak non-warga negara (disebut sebagai “orang asing” dalam Deklarasi). Orang asing harus menerima perlakuan yang sama sebagai warga negara di negara tempat mereka tinggal sehubungan dengan hak-hak berikut:

·         Hak untuk hidup dan keamanan orang tersebut, termasuk kebebasan dari penangkapan atau penahanan sewenang-wenang

·         Perlindungan terhadap gangguan yang sewenang-wenang atau melanggar hukum dengan privasi, keluarga, rumah atau korespondensi

·         Kesetaraan di depan pengadilan, termasuk bantuan gratis dari seorang penerjemah

·         Hak untuk memilih pasangan, menikah, dan menemukan keluarga

·         Kebebasan berpikir, berpendapat, hati nurani dan beragama

·         Hak untuk mempertahankan bahasa, budaya, dan tradisi

·         Hak untuk mentransfer uang ke luar negeri

Hak-hak berikut harus diberikan kepada mereka selama mereka tidak mengganggu keamanan nasional, keselamatan publik, ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan orang lain:

·         Hak untuk meninggalkan negara itu

·         Hak atas kebebasan berekspresi

·         Hak untuk berkumpul secara damai

·         Hak untuk memiliki properti secara individu atau dalam hubungan dengan orang lain

·         Kebebasan bergerak dan kebebasan untuk memilih tempat tinggal mereka di dalam perbatasan negara

·         Hak pasangan hidup dan anak-anak kecil atau tanggungan untuk bergabung dengan orang asing yang sah, sebagaimana ditentukan oleh hukum nasional.

Orang asing yang secara sah bertempat tinggal di negara harus diberikan hak-hak berikut selama mereka mematuhi hukum negara dan menghormati kebiasaan dan tradisi masyarakat:

·         Hak atas kondisi kerja yang aman dan sehat, upah yang adil, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang setara

·         Hak untuk bergabung dengan serikat pekerja

·         Hak atas layanan sosial, perawatan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial

Hak tambahan mereka berikut ini secara khusus disebutkan dalam Deklarasi:

·         Perlindungan dari penyiksaan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat

·         Kebebasan dari menjadi sasaran eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan bebas dari mereka

·         Perlindungan terhadap pengusiran sewenang-wenang atau tidak sah dari negara

·         Hak untuk membela diri dari pengusiran, kecuali jika alasan-alasan mendesak dari keamanan nasional mensyaratkan sebaliknya

·         Perlindungan dari kehilangan aset yang diperoleh secara sah secara sewenang-wenang

·         Hak untuk berkomunikasi kapan saja dengan konsulat atau misi diplomatik negara di mana dia adalah badan bantuan utama nasional.

B. Kewarganegaraan

Pengertian kewarganegaraan secara umum adalah sesuatu hal yang berhubungan antara warga negara dengan Negara.

Istilah kewarganegaraan dapat dibedakan dalam pengertian secara yuridis dan sosiologis.Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, yaitu orang tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Tanda dari adanya ikatan hukum tersebut antara lain akta kelahiran, surat pernyataan, dan bukti kewarganegaraan.

Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum. Akan tetapi ditandai dengan ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Dengan kata lain, ikatan ini lahir dari penghayatan warga negara yang bersangkutan.

Asas Kewarganegaraan

Seseorang yang diakui sebagai warga Negara dalam suatu Negara haruslah ditentukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam Negara tersebut. Ketentuan itu menjadi asas atau pedoman untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang. Setiap Negara mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraan seseorang.

Dalam menerapkan asas kewarganegaraan ini, dikenal dengan 2 pedoman, yaitu, asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan, diantaranya sebagai berikut :

1.    Dari Sisi Kelahiran

Pada umumnya, penentuan kewarganegaraan berdasarkan pada kelahiran seseorang (sebagaimana disebut di atas) dikenal dengan 2 asas kewarganegaraan, yaitu ius soli dan ius sanguinis. Kedua istilah tersebut berasal dari bahasa latin. Ius berati hukum, dalil atau pedoman, soli berasal dari kata solum yang berarti negeri, tanah, atau daerah. Sanguinis berasal dari kta sanguis yang berati darah. Dengan demikian, ius soli berarti pedoman kewarganegaraan yang berdasarkan tempat atau daerah kelahiran, sedangkan ius sanguinis adalah pedoman kewarganegaraan berdasarkan daerah atau keturunan.

Sebagai contoh, jika sebuah Negara menganut asas ius soli, maka seseorang yang dilahirkan di Negara tersebut, mendapatkan hak sebagai warga negara tersebut, tidak melihat orang tersebut keturunan dari mana. Begitu pula dengan asas ius sanguinis, maka seseorang yang lahir dari orangtua yang memiliki kewarganegaraan, Indonesia misalnya, maka anak tersebut berhak mendapat status kewarganegaraan orang tuanya, yakni kewarganegaraan Indonesia.

2.    Dari Sisi Perkawinan

Selain hukum kewarganegaraan dilihat dari sudut kelahiran, kewarganegaraan seseorang juga dapat dilihat dari sisi perkawinan yang mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. Asas kesatuan hukum berdasarkan pada paradigma bahwa suami-istri ataupun ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang meniscayakan suasana sejahtera, sehat, dan tidak terpecah. Dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, suami-istri ataupun keluarga yang baik perlu mencerminkan adanya suatu kesatuan yang bulat. Untuk merealisasikan terciptanya kesatuan dalam keluarga atau suami-istri, maka semuanya harus tunduk pada hukum yang sama. Dengan adanya kesamaan pemahaman dan komitmen menjalankan kebersamaan atas dasar hukum yang sama tersebut, meniscayakan adanya kewarganegaraan yang sama, sehingga masing-masing tidak terdapat perbedaan yang dapat mengganggu keutuhan dan kesejahteraan keluarga.

Sedangkan dalam asas persamaan derajat, ditentukan bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masing pihak[i]. Baik suami maupun istri tetap berkewarganegaraan asal, atau dengan kata lain, sekalipun sudah menjadi suami istri, mereka tetap memiliki status kewarganegaraan sendiri. Sama halnya ketika mereka belum diikatkan menjadi suami istri.

Disamping asas umum, ada beberapa asas khusus yang menjadi dasar penyusunan Undang-undang Kewarganegaraan Indonesia, yaitu[ii] :

·       Asas kepentingan nasional

·       Asas perlindungan maksimum

·       Asas persamaan didalam hukum dan pemerintahan

·       Asas kebenaran substantif

·       Asas nondiskriminatif

·       Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia

·       Asas keterbukaan

·       Asas publisitas

 Unsur Unsur yang Menentukan Kewarganegaraan

Unsur Darah Keturunan (Ius Sanguinis)

Kewarganegaraan dari orang tua yang menurunkannya menentukan kewarganegaraan seseorang, artinya kalau orang dilahirkan dari orangtua yang berkewarganegaraan Indonesia, Ia dengan sendirinya juga warga Negara Indonesia.

Prinsip ini adalah prinsip asli yang telah berlaku sejak dahulu, yang diantaranya terbukti dalam sistem kesukuan, dimana anak dari anggota suatu suku dengan sendirinya dianggap sebagai anggota suku itu. Sekarang prinsip ini berlaku diantaranya di Inggris, Amerika, Perancis, Jepang dan juga Indonesia

Unsur Daerah Tempat Kelahiran (Ius Soli)

Daerah tempat seseorang dilahirkan menentukan kewarganegaraan. Misalnya, kalau orang dilahirkan di dalam daerah hukum Indonesia, ia dengan sendirinya menjadi warga Negara Indonesia. Terkecuali anggota-anggota korps diplomatik dan anggota tentara asing yang masih dalam ikatan dinas. Disamping dan bersama-sama dengan prinsip ius sanguinis, prinsip ius soli ini juga berlaku juga di Amerika, Inggris, Perancis, dan juga Indonesia. Tetapi di jepang, prinsip ius soli ini tidak berlaku. Karena seseorang yang tidak dapat membuktikan bahwa orangtuanya berkebangsaan jepang, ia tidak dapat diakui sebagai warga Negara Jepang.

Unsur Pewarganegaraan (Naturalisasi)

Walaupun tidak dapat memenuhi prinsip ius sanguinis ataupun ius soli, orang dapat juga memperoleh kewarganegaraan dengan jalan pewarganegaraan atau naturalisasi. Syarat-syarat dan prosedur pewarganegaraan ini di berbagai Negara sedikit banyak dapat berlainan, menurut kebutuhan yang dibawakan oleh kondisi dan situasi Negara masing-masing.

Dalam pewarganegaraan ini ada yang aktif dan ada pula yang pasif. Dalam pewarganegaraan aktif, seseorang dapat menggunakan hak opsi untuk memilih atau mengajukan kehendak menjadi warga Negara dari suatu Negara. Sedangkan dalam pewarganegaraan pasif, seseorang yang tidak mau diwarganegarakan oleh suatu Negara atau tidak mau diberi atau dijadikan warga Negara suatu Negara, maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan tersebut.

Masalah-masalah dalam Kewarganegaraan

Membicarakan status kewarganegaraan seseorang dalam sebuah Negara, maka akan dibahas beberapa persoalan yang berkenaan dengan seseorang yang dinyatakan sebagai warga Negara dan bukan warga Negara dalam suatu Negara. Jika diamati dan dianalisis, di antara penduduk sebuah Negara, ada diantara mereka yang bukan warga Negara (orang asing) di Negara tersebut. Dalam hal ini, dikenal dengan apatride, bipatride, dan multipatride.[iii]

Apatride merupakan istilah untuk orang-orang yang tidak mempunyai status kewarganegaraan. Sedangkan bipatride merupakan istilah yang digunakan untuk orang-orang yang memiliki status kewarganegaraan rangkap atau dengan istilah lain dikenal dengan dwi kewarganegaraan. Sementara yang dimaksud dengan multipatride adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan status kewarganegaraan seseorang yang memiliki dua atau lebih status kewarganegaraan.

Cara Memperoleh Status Kewarganegaraan

Dalam penjelasan umum undang- undang No. 62/1958 bahwa ada 7 cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, yaitu :

(1) Karena kelahiran

(2) Karena pengangkatan/adopsi resmi

(3) Karena dikabulkannya permohonan

(4) Karena pewarganegaraan

(5) Karena perkawinan

(6) Karena turut ayah dan ibu

(7) Karena pernyataan.

Sebab-sebab Kehilangan Status Kewarganegaraan

Tentang kehilangan Kewarganegaraan terjadi karena 3 yaitu:

(1)      Renunciation : Tindakan sukarela seseorang untuk meninggalkan status kewarganegaraan yang diperoleh di dua Negara atau lebih.

(2)      Termination   :  Penghentian status kewarganegaraan sebagai tindakan hukum karena yang bersangkutan mendapat kewarganegaraan Negara lain.

(3)      Deprivation : Pencabutan secara paksa atau pemecatan status kewarganegaraan karena yang bersangkutan dianggap telah melakukan kesalahan, pelanggaran atau terbukti tidak setia pada Negara berdasar Undang-Undang[iv]

Warga Negara Indonesia dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri apabila yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi  tanpa kewarganegaraan.

 Secara hukum seseorang yang bukan lagi WNI harus diperlakukan seperti orang asing. Namun demikian, peraturan hukum di Indonesia masih memberikan peluang untuk memperoleh kembali status WNI dengan persyaratan dan prosedur tertentu.

 Persyaratan-persyaratan untuk memperoleh kembali status WNI yang telah hilang sama saja dengan persyaratan bagi WNA lainnya yang akan menjadi WNI, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU 12/2006, yaitu :

1.Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin meskipun belum 18 tahun.

2.Pada saat mengajukan permohonan, telah tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut.

3.Sehat jasmani dan rohani

4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negaraPancasila dan UUD 1945.

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun2007 tentang Tata cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan,dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

 1.Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana / penjara Karena terbukti melakukan tidak pidana / kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 1 tahun atau lebih.

2. Dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia tidak menyebabkan statusnya menjadi berkewarganegaraan ganda, sebab hal itu tidak diakui dalam sistem hukum di Indonesia. Dengan kata lain, status kewarganegaraan dari negara lain harus dilepaskan.

3. Mempunyai pekerjaan atau memiliki penghasilan tetap.

4. Membayar uang / biaya pewarganegaraan ke Kas Negara.Untuk keterangan lebih lanjut mengenai besarnya biayaini silahkan hubungi Kantor Imigrasi RI terdekat.

Di samping 4 syarat tersebut di atas, secara logis seseorang yang akan mengajukan permohonan untuk mendapatkan kembali status WNI tidak boleh berada dalam kondisi yang tidak diperkenankan oleh UU 12/2006, seperti sedang dalamikatan dinas militer atau pegawai negeri di negara lain.

Prosedur-prosedur untuk memperoleh kembali status WNI yangtelah hilang juga sama dengan prosedur bagi WNA lainnya yang akan menjadi WNI sebagaimana diatur dalam Pasal 10-18 UU 12/2006, yaitu :

1.Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai RI, ditujukan kepada Presiden RI melalui Menteri Hukum & HAM, dan disampaikan kepada Pejabat Imigrasi terkait.

2. Jika permohonannya diajukan di TimorLeste maka pengajuannya dapat dilakukan melalui KBRI-Dili danakan diterukan kepada Menteri Hukum & HAM.

3.Menteri Hukum & HAM akan meneruskan permohonantersebut kepada Presiden RI paling lambat 3 (tiga) bulansejak tanggal diterimanya permohonan itu, disertaiberbagai pertimbangan

4.Presiden RI dapat saja menerima atau menolak permohonan tersebut.

5. Jika diterima maka akan diterbitkan Keputusan Presiden(Keppres) RI paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan dan akan diserahkan kepada yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal Keppres.

6. Apabila permohonannya ditolak maka Menteri Hukum & HAM akan memberitahukan kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan, disertai alasan penolakannya

7.KBRI-Dili akan memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia kepada NKRI selambatnya 3 (tiga) bulan sejak dikirimnya Keppres tersebut kepada yang bersangkutan. Dalam hal ini,Keppres tersebut nanti akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji.

8.Jika pada saat pengucapan sumpah atau pernyataan janji ternyata pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah maka dengan sendirinya Keppres tersebut batal.

Hubungan Warga Negara dengan Negara

Wujud hubungan antara warga negara dengan negara pada umumnya berupa peranan. Peranan pada dasarnya adalah tugas apa yang dilakukan sesuai dengan status yang dimiliki, dalam hal ini sebagai warga negara. Secara teori, status warga negara meliputi status pasif, aktif, negatif dan positif. Peranan warga negara juga meliputi peranan yang pasif, aktif, negatif dan positif.

Peranan pasif adalah kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peranan akif merupakan aktifitas warga negara untuk terlibat (berprtisipasi) serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik. Peranan positif merupakan aktifitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Peranan negatif merupakan aktifitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam mempersoalan pribadi.

Di indonesia, hubungan antara warga negara dengan negara telah di atur dalam UUD 1945. Hubungan antara warga negara dengan negara indonesia tersebut digambarkan dengan baik dalam pengaturan mengenai hak dan kewajiban. Baik itu hak dan kewajiban warga negara terhadap negara maupun hak dan kewajiban negara terhadap warganya. Ketentuan selanjutnya mengenai hak dan kewajiban warga negara diberbagai bidang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dasar.

 Hak dan kewajiban warga negara indonesia

            Hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945. Beberapa hak dan kewajiban tersebut antara lain sebagai berikut:

Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pasal 27 ayat (2) UUD 1945

Hak membela negara pasal 27 ayat (2) UUD 1945

Hak berpendapat pasal 28 UUD 1945

Hak kemerdekaan memeluk agama pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945

Hak dan kewajiban dalam membela negara pasal 30 ayat (1) UUD 1945

Hak untuk mendapatkan pengajaran pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945

Hak untuk mengembangkan dan mewujudkan kebudayaan nasional indonesia pasal 32 ayat (1) UUD 1945.

Disamping adanya hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, dalam UUD 1945 perubahan pertama telah dicantumkan adanya HAM. Ketentuan mengenai HAM ini merupakan langkah maju dari bangsa indonesia untuk menuju kehidupan konstitusional yang demokratis. Ketentuan mengenai HAM tertuang pada pasal 28 A sampai J UUD 1945. Dalam ketentuan tersebut juga dinyatakan adanya kewajiban dasar manusia.

Selanjutnya hak-hak warga negara yang tertuang dalam UUD 1945 sebagai konstitusi negara dinamakan hak konstitusonal. Setiap warga negara memiliki hak-hak konstitusional sebagai mana yang ada pada UUD 1945. Warga negara berhak menggugat bila ada pihak-pihak lain yang berupaya membatasi atau menghilangkan hak-hak konstitusionalnya.

Selain itu ditentukan pula hak dan kewajiban yang dimiliki negara terhadap warga negara. Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya merupakan kewajiban dan hak warga negara terhadap negara. Beberapa ketentuan tersebut, antara lain sebagai berikut:

Hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahan

Hak negara untuk dibela

Hak negara untuk mengusai bumi, air, dan kekayaan untuk kepentingan rakyat

Kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil

Kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara

Kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat

Kewajiban negara memberi jaminan sosial

Kewajiban negara memberi kebebasan beribadah.

            Secara garis besar, hak dan kewajiban warga negara yang tertuang dalam UUD 1945 mencakup berbagai bidang. Bidang-bidang ini antara lain: bidang politik dan pemerintahan, sosial, keagamaan, pendidikan, ekonomi, dan pertahanan.

            Selain adanya hak dan kewajiban warga negara di dalam UUD 1945, tercantum pula adanya HAM. HAM perlu dibedakan dengan hak warga negara. Hak warga negara merupakan hak yang ditentukan dalam suatu konstitusi negara. Munculnya hak ini adalah karena adanya ketentuan undang-undang dan berlaku bagi orang yang berstatus sebagai warga negara bisa terjadi hak dan kewajiban warga Negara Indonesia berbeda dengan hak warga negara malaysia oleh karena ketentuan undang-undang yang berbeda. Adapun HAM umumnya merupakan hak-hak yang sifatnya mendasar yang melekat dengan keberadaannya sebagai manusia. HAM tidak diberikan oleh negara teteapi justru harus dijamin keberadaannya oleh negara.

---

[i] Arskal Salim dan A. Ubaidillah, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Press, 2000), hal. 75-76

[ii] Sri Harini Dwiyatmi,dkk., Pendidikan Kewarganegaraan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012),  hal. 199-200

[iii] Heri Herdiawanto dan Jumanta Hamdayama, Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara, (Jakarta: Erlangga, 2010) hal. 60

[iv] Winarno, Kewarganegaraan Indonesia dari Sosiologis menuju Yuridis, (Bandung : Alfabeta 2009), Hal. 64