Langsung ke konten utama

Hikmah Penciptaan Lisan

Sengketa Pilpres 2019 - Tugas UAS Logika Penalaran Hukum

kahutify.com

1. Jelaskan dasar-dasar BPN mengajukan gugatan ke MK dan argumentasi KPU serta argumentasi TKN terkait sengketa PILPRES 2019?

A. Dasar-dasar BPN mengajukan gugatan ke MK terkait PILPRES 2019

a) Berikut 7 tuntutan yang mereka ajukan ke MK sebagaimana dirangkum detikcom dari berkas gugatan, Minggu (26/5/2019):

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden, Anggota DPRD, DPD tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Nasional di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Menyatakan Capres Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif.
4. Membatalkan (mendiskualifikasi) pasangan calon presiden dan wakil nomor urut 01, Presiden H Joko Widodo dan KH Mar'uf Amin sebagai Peserta Pilpres 2019.
5. Menetapkan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor urut 2 H Prabowo Subianto dan H Sandiaga Salahudin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2019-2024.
6. Memerintahkan kepada Termohon (KPU) untuk seketika untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan H Prabowo Subianto dan H Sandiaga Salahudin Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024.

atau:

7. Memerintahkan Termohon (KPU-red) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 E ayat 1 UUD 1945.
Dalam hal ini BPN menggunakan 2 dalil, yaitu dalil kualitatif yakni UUD NRI 1945 Pasal 22 E Ayat 1 bahwa PEMILU harus LUBER JURDIL dan dalil kuantitatif.

"Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)’’.
b) Berdasarkan keputusan KPU, jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin 85.607.362 suara. Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239. Sehingga selisih suara sebanyak 16.957.123.
"Berdasarkan dokumen C1 yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah 68.650.239 atau 52 persen," demikian bunyi dalil gugatan yang ditandatangani oleh Bambang Widjojanto (BW) dkk sebagaimana dikutip detikcom, Rabu (12/6/2019).

Menurut Prabowo, perolehan itu didasari dokumen C1 yang dimiliki pemohon, baik yang berasal dari BPN sendiri, relawan yang dikordinasikannya, maupun dokumen yang berasal dari Bawaslu. Berikut ini perolehan suara versi Prabowo :

1. Aceh
2.400.746 suara
2. Sumut
3.587.786 suara
3. Sumbar
2.488.733 suara
4. Riau
1.975.287 suara
5. Jambi
1.203.025 suara
6. Sumsel
2.877.781 suara
7. Bengkulu
585.999 suara
8. Lampung
1.955.689 suara
9. Bangka Belitung
288.235 suara
10. Kepulauan Riau
465.511 suara
11. DKI Jakarta
3.066.137 suara
12. Jabar
16.077.446 suara
13. Jateng
4.944.447 suara
14. DIY
742.481 suara
15. Jatim
8.441.247 suara
16. Banten
4.059.514 suara
17. Bali
213.415 suara
18. NTB
2.011.319 suara
19. NTT
305.587 suara
20. Kalbar
1.236.757 suara
21. Kalteng
537.138 suara
22. Kalsel
1.407.163 suara
23. Kaltim
870.443 suara
24. Kaltara
106.162 suara
25. Sulut
359.685 suara
26. Sulteng
706.654 suara
27. Sulsel
2.809.393 suara
28. Sultra
842.117 suara
29. Gorontalo
345.129 suara
30. Sulbar
263.620 suara
31. Maluku
392.940 suara
32. Malut
344.823 suara
33. Papua
311.352 suara
34. Papua Barat
128.732 suara
35. Luar Negeri
207.746 suara

c) Ketua tim kuasa hukum BPN Bambang Widjojanto mengatakan kepada wartawan, KPU sebagai tergugat gagal menjawab gugatan yang diajukan oleh BPN. Ditambahkannya, ketika menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Presiden 2019 pada 21 Mei lalu, KPU menyatakan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 812.708. Sedangkan dari hasil situng versi 16 Juni, TPS yang ada berjumlah 813.336. KPU telah gagal menjelaskan berapa jumlah TPS, apalagi jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap dan DPK (Daftar Pemilih Khusus). Ini urusan jumlah TPS saja, dia (KPU) nggak mampu jelaskan.
d) BPN menilai masalah utama pemilu yakni soal Daftar Pemilih Tetap (DPT), Kenapa bermasalah, DPT ini bukan sedekat berkaitan dengan pemilu, DPT itu ada NIK, itu ada dasar rujukannya peraturan pemerintah dan ternyata ada problem di DPT, ada rekayasa, kecamatan siluman, pemilih ganda, ada pemilih di bawah umur.

B. Argumentasi KPU

1) Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai pasangan Prabowo-Sandi telah keliru dan gagal paham mengenai Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). Kuasa Hukum KPU Ali Nurdin mengatakan pencatatan data pada Situng KPU bukan merupakan sumber data rekapitulasi berjenjang yang menjadi dasar penghitungan perolehan suara tingkat nasional. Menurutnya situng hanyalah alat bantu yang berbasis pada teknologi informasi untuk mendukung akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan tahapan pemungutan penghitungan rekapitulasi, serta penetapan hasil penghitungan suara Pemilu 2019. Jika ada kesalahan dalam situng hanya berkisar 0,00026 persen.
2) KPU menolak adanya perbaikan gugatan PHPU.
3) KPU menyebut cawapres 01 Ma'ruf Amin bukan bagian dari pejabat BUMN dan hanya merujuk pada aturan BUMN.
4) KPU meminta majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak linkberita yang dirujuk Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

C. Argumentasi TKN

1) Dalam sidang kedua sengketa hasil Pemilihan Presiden 2019 yang digelar di Jakarta, Selasa (18/6), Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin meminta majelis hakim Mahkamah Konstitusi menolak gugatan yang diajukan oleh Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi karena tidak memiliki bukti yang kuat.
2) Ketua tim kuasa hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan bahwa Berdasarkan seluruh uraian, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan menerima eksepsi untuk pihak terkait seluruhnya, menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa permohonan pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.
3) Berdasarkan Pasal 475 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kata Yusril, pada pokoknya mengatur permohonan keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan Presiden hanya pada hasil penghitungan suara, yang mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk dipilih kembali. Menurut Yusril, adanya kata “hanya,” demi hukum membatasi cakupan substansi hal yang dapat dipermasalahkan ke Mahkamah Konstitusi, yakni terbatas hanya pada hasil perolehan suara. Hal ini sejalan dengan pasal 75 huruf a Undang-undang mahkamah Konstitusi yang menyatakan dalam pemohon wajib menguraikan dengan jelas kesalahan hasil suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon.
4) Dalam gugatannya, BPN juga tidak membantah penetapan hasil Pemilihan Presiden 2019 oleh KPU. BPN juga tidak memberikan gambaran mengenai klaim kemenangan sebesar 62 persen seperti dalam pidato disampaikan calon presiden Prabowo Subianto pada 17 April lalu atau klaim kemenangan 54,24 persen seperti tercantum dalam presentasi disampaikan oleh BPN pada 14 Mei lalu.
5) Pada kesempatan itu, TKN menolak perbaikan permohonan gugatan yang diajukan oleh BPN pada 10 Juni lalu karena tidak sesuai dengan aturan berlaku. Selain itu, perbaikan permohonan juga tidak terdaftar di Mahkamah Konstitusi.
6) Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa mengenai dasar gugatan yang diajukan BPN, Ace kembali merunut pada form C1 sebagai bukti hasil perhitungan suara yang sah. Ace mengatakan dengan memiliki form C1 seluruh Indonesia, ia yakin dapat membuktikan bahwa tak ada penggelembungan suara.
"Artinya kalau pun mereka mau mengajukan gugatan seharusnya buktikan kepada kami bahwa selisih 16,9 juta itu ada bukti-bukti penggelembungan suara. Nah, pada titik inilah kami yakin dan optimis memenangkan dalam persidangan di MK’’.

2. Analisa kasus tersebut dengan pendekatan penalaran dan argumentasi hukum dengan memposisikan saudara sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi?
Berdasarkan Pasal 24C ayat 1 UUD NRI 1945 yang berbunyi bahwa :
1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. ***)

Dan juga dalam Pasal 24C ayat 5 UUD NRI 1945, yang berbunyi :
2) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. ***)
Maka dalam menyelesaikan perkara dan sengketa ini jika saya berperan selaku hakim konstitusi yang berwenang menyelesaikan dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum haruslah bersikap bijaksana, memiliki integritas, adil, dan sesuai kriteria pada Pasal 24C Ayat 5 UUD NRI 1945.
Selain itu saya juga harus melaksanakan musyawarah sesuai prosedur yang telah ada, yaitu memberikan kesempatan kepada para hakim untuk mengungkapkan pendapat nya, kemudian baru nanti menentukan keputusan, dengan melihat pemaparan argumentasi dan bukti-bukti dari pihak pemohon, termohon, pihak terkait, dan kondisi masyarakat.

Dalam melihat argumentasi dan bukti-bukti itu, saya harus melihat keterkaitan antara opini dan fakta yang ada, antara premis-premis dan konklusi yang di hasilkan, apakah saling berkaitan dan mempengaruhi, apakah bisa di nalarkan dengan pendekatan rasionalisme, dan apakah symbol-simbol yang di hadirkan sesuai dengan pendekatan silogisme, dan masih banyak pertimbangan lagi?
Artinya sebagai seorang hakim, kita harus melihat dengan berbagai kacamata perspektif, agar bisa mengetahui mana pernyataan dan bukti-bukti yang lebih mendekati kebenaran, sehingga seorang hakim haruslah di tuntut netral dan bersifat independent serta tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun.
Dalam melihat berbagai argumentasi yang ada, maka menurut hemat analisa saya, argumentasi hukum yang di bawa BPN dari paslon 02 cukup kuat dengan berbagai bukti yang telah dibawa dan ditampilkan. Hanya saja di sini saya melihat adanya ketidakkonsistenan dari pihak BPN dalam melakukan gugatan, di antara banyak nya revisi, kurang lengkap nya bukti, serta gugatan-gugatan yang terlalu luas dan kompleks, sehingga dalam proses meyakinkan hakim MK, saya rasa kurang dapat meyakinkan para hakim sepenuhnya.

Jika saya melihat dari saksi-saksi yang di bawa, ada beberapa keganjalan dan ketidaksiapan para saksi untuk menjelaskan kepada kami selaku hakim MK, meskipun tidak semua saksi seperti itu, tapi dari gestur dan argumentasi yang di sampaikan belum cukup untuk membuktikan tuduhan dan tuntutan.
Adapun dari pihak KPU sendiri, sehemat saya, saya melihat KPU di sini pun kurang siap dalam melakukan sanggahan dan tuduhan yang di berikan oleh pihak pemohon, yakni Tim BPN dari paslon 02. Hal ini bisa kita lihat dari banyaknya bukti yang tidak bisa di tampilkan secara konkrit, seperti jumlah TPS dan DPT, serta system penghitungan yang banyak menimbulkan pro dan kontra.
Sedangkan jika kita melihat dari argumentasi hukum pihak TKN paslon 01, mereka lebih banyak melakukan pengalihan dan pengelakan terkait tuduhan yang di lakukan oleh tim BPN. Menurut saya, bukti-bukti yang di lampirkan oleh pihak TKN tidak cukup kuat untuk membuktikan bahwa tuduhan itu tidak benar.

Selain itu dengan berbagai tanggapan keberatan dan permohonan untuk menolak gugatan dari pemohon dalam hal ini paslon 02, juga menunjukkan bahwa tim dari TKN tidak cukup banyak bukti untuk melakukan sanggahan, di sini tim TKN hanya fokuss dalam penghitungan jumlah suara sebagaimana yang di atur dalam Pasal 475 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.
Padahal seharusnya dalam persidangan, tidak hanya membicarakan tentang kuantitas tetapi juga kualitas dari penyelenggaraan Pemilu itu sehingga pemilu dapat terlaksana secara Luber dan Jurdil, karena dalam memutus sengketa hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi memiliki 2 fungsi, yaitu Fungsi Teknis dan Fungsi Legis.
Fungsi teknis adalah meneliti dan menelaah secara kuantitas hasil pemilu, dan keterkaitannya dengan jumalah TPS dan DPT.
Sedangkan Fungsi Legis adalah memajukan keadilan, tanpa melihat pandang bulu demi kemaslahatan kehidupan bangsa dan negara.
Oleh karean itu maka setidaknya akan ada 3 kemungkinan mengenai hasil dan keputusan Mahkamah Konstitusi, yaitu :
1. Permohonan pemohon dapat di terima.
2. Dalam eksepsi, mungkin eksepsi termohon dan pihak terkait diterima sebagian, ditolak sebagian, atau ditolak seluruhnya. Eksespsi itu artinya menyatakan bahwa mahkamah tidak berwenang dan sebagainya.
3. Dalam pokok permohonan, itu bisa dikabulkan, bisa ditolak, hanya itu alternatif putusannya.

Demikian tanggapan dan opini saya dalam menyikapi sengketa pilpres 2019, apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf.
Tulisan ini di ambil dari berbagai sumber, jika ada data yang tidak valid, mohon untuk di koreksi dan silahkan untuk komentar di kolom komentar yang telah di sediakan.
Terima kasih, dan semoga bermanfaat.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Empirisme Analitis

''Empirisme Analitis'' Teori ilmu dari kaum Empiris Analitis dibangun dengan semangat untuk mengatasi kekurangan Positivme dan Empirisme Logis dan Rasionalisme Kritis. Sekalipun demikian, menurut Wuisman, teori yang dikemukakan Empirime Analitis bukan penggabungan murni d an kedua aliran berpikir diatas, melainkan hanya  suatu penyesuaian lebih lanjut dari model penelitian ilmiah dikembangkan oleh Positivme dan EmpirismeLogis pada titik-titik yang dilontarkan terhadapnya oleh Rasionalisme Kritis. Emprisme Analitis menggambarkan proses penelitian ilmiah sebagai sebuah siklus (daur). Teori inintimbul dalam hubungan dengan usaha-usaha untuk menerapkan Positivme dan Empirisme Logis pada bidang studi social tertentu. Empirisme Analitis bermaksud menerangkan tentang apa itu pengetahuan ilmiah, bagaimana ilmu berkembang, dan metode penelitian apa yang cocok dipakai untuk mengembangkan ilmu. De Groot menyebutkan lima tahap membentuk siklus empiris dalam pengembangan pe

Hikmah Penciptaan Lisan

‘’Hikmah Penciptaan Lisan” Pernah ga sih muncul pertanyaan dalam benak kita, mengapa Allah ﷻ menciptakan lisan seseorang itu hanya satu, dan mengapa harus diletakkan di depan?. Pertanyaan ini mungkin bagi sebagian orang cukup membingungkan. Namun taukah kita, bahwa Allah ﷻ telah memberikan pesan secara tersirat dalam Al-Qur’an tentang hikmah penciptaan lisan. Lisan secara fisik diletakkan didepan bertujuan agar manusia tidak banyak membicarakan sesuatu dibelakang, juga agar manusia tidak membicarakan sesuatu yang tidak pantas didepan, sehingga meruntuhkan kehormatan dan kemuliaan dirinya. Tentunya ini menjadi nasihat dan pengingat untuk penulis dan kita semua sebagai manusia. Untuk itulah kemudian Allah ﷻ menurunkan beragam ayat yang mengisyaratkan pesan dan hikmah yang mulia ini. Salah satunya Allah ﷻ terangkan dalam Al-Qur’an surah ke 49, Al-Hujurat ayat 11 - 12, sebagai berikut; QS Al-Hujurat : 11 يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْن

Uji Coba Smartfren 5G Bersama Kominfo, Kecepatannya Bikin Melongo

  Mengenal jaringan 5G Dilansir dari situs Cisco.com, 5G merupakan teknologi seluler generasi kelima. Ini dirancang untuk meningkatkan kecepatan, mengurangi latensi, dan meningkatkan fleksibilitas layanan nirkabel. Jaringan 5G juga akan menyederhanakan mobilitas, dengan kemampuan roaming terbuka tanpa batas antara akses seluler dan Wi-Fi. Pengguna seluler dapat tetap terhubung saat mereka berpindah antara koneksi nirkabel luar ruang dan jaringan nirkabel di dalam gedung tanpa campur tangan pengguna atau pengguna perlu mengautentikasi ulang. Lalu Bagaimana cara kerja teknologi 5G? Teknologi 5G akan memperkenalkan kemajuan di seluruh arsitektur jaringan. Radio Baru 5G, standar global untuk antarmuka udara nirkabel 5G yang lebih mampu, akan mencakup spektrum yang tidak digunakan dalam 4G. Keuntungan menggunakan jaringan 5G Dilansir dari instagram @smartfrenworld, ada beberapa keuntungan yang akan kita dapatkan jika menggunakan jaringan 5G, diantaranya : 1. Koneksi internet 100x lebih cepa