Sistematika KUH Perdata

''SISTEMATIKA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA"

A.    Sistematika KUHPerdata

          Adanya Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, disingkat W.v.K.) di samping Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, disingkat B.W.) sekarang dianggap tidak pada tempatnya, karena Hukum Dagang sebenarnya tidaklah lain dari Hukum Perdata. Perkataan "dagang" bukanlah suatu pengertian hukum, melainkan suatu pengertian perekonomian. Di berbagai negeri yang modern, misalnya di Amerika Serikat dan di Swis juga, tidak terdapat suatu Kitab Undang-undang Hukum Dagang tersendiri di samping pembukuan Hukum Perdata seumumnya. Oleh karena itu, sekarang terdapat suatu aliran untuk meleburkan Kitab Undang-undang Hukum Dagang itu ke dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.  

          Memang, adanya pemisahan Hukum Dagang dari Hukum Perdata dalam perundang-undangan kita sekarang ini, hanya terbawa oleh sejarah saja, yaitu karena di dalam hukum Rumawi — yang merupakan sumber terpenting dari Hukum Perdata di Eropah Barat — belumlah terkenal Hukum Dagang sebagaimana yang terletak dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang kita sekarang, sebab memang perdagangan internasional juga dapat dikatakan baru mulai berkembang dalam Abad Pertengahan. Hukum Perdata menurut ilmu hukum sekarang ini, lazim dibagi dalam empat bagian, yaitu :

1. Hukum tentang diri seseorang,
 2. Hukum Kekeluargaan,
 3. Hukum Kekayaan dan
 4. Hukum warisan.

           Hukum tentang diri seseorang , memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subyek dalam hukum, peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu.
           Hukum Keluarga, mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu : perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan isteri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian dan curatele.
           Hukum Kekayaan, mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Jika kita mengatakan tentang kekayaan seorang, yang dimaksudkan ialah jumlah segala hak dan kewajiban orang itu, dinilai dengan uang. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang demikian itu, biasanya dapat dipindahkan kepada orang lain. Hak-hak kekayaan, terbagi lagi atas hak-hak yang berlaku terhadap tiap orang dan karenanya dinamakan hak mutlak dan hak-hak yang hanya berlaku terhadap seorang atau suatu fihak yang tertentu saja dan karenanya dinamakan hak perseorangan. Hak mutlak yang memberikan kekuasaan atas suatu benda yang dapat terlihat dinamakan hak kebendaan. Hak mutlak yang tidak memberikan kekuasaan atas suatu benda yang dapat terlihat, misalnya hak seorang pengarang atas karangannya, hak seorang atas suatu pendapat dalam lapangan ilmu pengetahuan atau hak seorang pedagang untuk memakai sebuah merk, dinamakan hak mutlak saja.
          Hukum Waris, mengatur hal ikhwal tentang benda atau kekayaan seorang jikalau ia meninggal. Juga dapat dikatakan, Hukum Waris itu mengatur akibat-akibat hubungan' keluarga terhadap harta peninggalan seseorang. Berhubung dengan sifatnya yang setengah-setengah ini, Hukum Waris lazimnya ditempatkan tersendiri.
          Bagaimanakah sistematik yang dipakai oleh Kitab Undangundang Hukum Perdata?
 B.W. itu terdiri atas empat buku, yaitu :
           Buku I, yang berkepala "Perihal Orang", memuat hukum tentang diri seseorang dan Hukum Keluarga;
           Buku II yang berkepala "Perihal Benda", memuat hukum perbendaan
 serta Hukum Waris;
           Buku III yang berkepala "Perihal Perikatan", memuat hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak yang tertentu;
           Buku IV yang berkepala "Perihal Pembuktian dan Lewat waktu (Daluwarsa)”, memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.
           Sebagaimana kita lihat, Hukum Keluarga di dalam B.W. itu dimasukkan dalam bagian hukum tentang diri seseorang, karena hubungan-hubungan keluarga memang berpengaruh besar terhadap kecakapan seseorang untuk memiliki hak-hak serta kecakapannya untuk mempergunakan hak-haknya itu. Hukum Waris, dimasukkan dalam bagian tentang hukum perbendaan, karena dianggap Hukum Waris itu mengatur cara-cara untuk memperoleh hak atas bendabenda, yaitu benda-benda yang ditinggalkan seseorang. Perihal pembuktian dan lewat waktu (daluwarsa) sebenarnya adalah soal hukum acara, sehingga kurang tepat dimasukkan dalam B.W. yang pada asasnya mengatur hukum perdata materiil. Tetapi pernah ada suatu pendapat, bahwa hukum acara itu dapat dibagi dalam bagian materiil dan bagian formil. Soal-soal yang mengenai alat-alat pembuktian terhitung bagian yang termasuk hukum acara materiil yang dapat diatur juga dalam suatu undang-undang tentang hukum perdata materiil.[1]

B. Kesimpulan

          Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam masyarakat yang menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Hukum perdata ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur  dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingannya. Perkataan hukum perdata ( Privat recht ) dalam arti luas meliputi ketentuan-ketentuan material yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan.
Dasar hukum berlakunya hukum  perdata di Indonesia terdapat pada pasal 2 aturan peralihan UUD 1945. Kodifikasi KUH Perdata Indonesia diumumkan pada tanggal 30 April 1847melalui Staatsblad No. 23 dan berlaku pada Januari 1848. Setelah Indonesia Merdeka, berdasarkan aturan Pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, KUH Perdata Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan Undang-Undang baru berdasarkan Undang–Undang Dasar ini. BW Hindia Belanda merupakan induk hukum perdata Indonesia
          Hukum Perdata di Indonesia, ber-bhinneka yaitu beraneka warna. Kalau dilihatdari kenyataan yang ada, hukum perdata di Indonesia itu terdiri dari hal-hal berikut ini :

a.       Hukum perdata adat  yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat adat yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan perseorangan.
b.       Hukum perdata Eropa yaitu ketentuan-ketentuan hukum  yang mengatur hubungan hukum yang menyangkut mengenai kepentingan orang-orang Eropa dan orang-orang yang diberlakukan ketentuan itu.
c.       Bagian hukum perdata yang bersifat nasional yaitu bidang-bidang hukum perdata sebagai hasil produk nasional

 Hukum Perdata menurut ilmu hukum sekarang ini, lazim dibagi dalam empat bagian, yaitu :

 1. Hukum tentang diri seseorang,
 2. Hukum Kekeluargaan,
 3. Hukum Kekayaan dan
 4. Hukum warisan.

                     



[1] http://k-team.orgfree.com/server/files/Mata%20Kuliah/Hukum%20Perdata%20Bisnis/Huum%20Perdata-Pokok2%20Hukum%20Perdata/Hukum-Perdata-Pokok2-Hukum-Perdata-Subekti.pdf

Posting Komentar

0 Komentar