Positivisme Hukum

"Positivisme Hukum"

Positivisme Hukum adalah ajaran mengenai pemikiran mengenai yurisprudendsi analisis, banyak dikembangkan pada Abad 18 hingga Abad 19 oleh Jeremy Bentham and John Austin. Sementara mereka merumuskan teori positivisme hukum, empirisme dan neopositivisme menyusun fondasi teori untuk pengembangannya. Penulis postivisme hukum yang paling terkemuka dalam bahasa Inggris adalah H. L. A. Hart, yang pada 1958 menemukan penggunaan umum dari positivisme yang diaplikasikan sebagai hukum untuk memasukkan bahwa:

1. Hukum adalah perintah manusia
2. Tidak butuh ada koneksi antara hukum dan moral
3. Analisis konsep hukum itu bermanfaat dan dan dibedakan dari sejarah dan sosiologi hukum
4. Sistem hukum tertutup dan logis
5. Pengadilan moral, tidak bisa dibentuk dan didukung argumen, pendapat, dan bukti rasional.

Aliran hukum positif lahir sebagai sebuah antitesa dari teori hukum alam. Aliran hukum positif memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, das Sein dan das Sollen). Dalam kacamata positivis, tiada hukum lain kecuali perintah penguasa (law is a command of the lawgivers). Bahkan bagian dari Aliran Hukum Positif yang dikenal dengan nama Legisme, berpendapat lebih tegas bahwa hukum itu identik dengan undang-undang.
Positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktifitas yang berkenaan dengan metafisik. Tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empiris. Sesungguhnya aliran ini menolak adanya spekulasi teoritis sebagai suatu sarana untuk memperoleh pengetahuan (seperti yang diusung oleh kaum idealisme khususnya idealisme Jerman Klasik).

Positivisme merupakan empirisme, yang dalam segi-segi tertentu sampai kepada kesimpulan logis ekstrim karena pengetahuan apa saja merupakan pengetahuan empiris dalam satu atau lain bentuk, maka tidak ada spekulasi dapat menjadi pengetahuan.

Ciri-ciri Positivisme Hukum Menurut HLA Hart :

a. Hukum Merupakan perintah dari manusia (Command of human being)

b. Tidak ada hubungan mutlak/penting antara hukum di satu sisi dengan moral di pihak lain, atau antara hukum yang berlaku dengan hukum yang sesungguhnya.

c. Analisis terhadap konsepsi hukum dinilai penting untuk dilakukan dan harus dibedakan dari studi yang historis maupun sosiologis, dan harus dibefakan pula dari penilaian yang bersifat kritis.

d. Pengertian bahwa sistem hukum merupakan sistem yang logis dan bersifat tertutup, dan didalamnya keputusan-keputusan hukum yang tepat/benar biasanya dapat diperoleh dengan alat-alat logika dari peraturan-peraturan hukum yang telah ditentukan sebelumnya tanpa memperhatikan tujuan-tujuan sosial, politik, dan ukuran-ukuran moral.

e.       Bahwa pertimbangan-pertimbangan moral tidak dapat dibuat atau dipertahankan sebagai pernyataan kenyataan yang harus dibuktikan dengan argumentasi rasional, pembuktian atau percobaan.

Positivisme hukum dapat dibedakan dalam dua corak, yaitu

1) Aliran hukum positif analitis (Analytical jurisprudence) yang dipelopori oleh John Austin

2) Aliran hukum murni (Reine Rechtslehre) yang dipelopori oleh Hans Kelsen.

Posting Komentar

0 Komentar