Penalaran Hukum dalam Perspektif Keindonesiaan

"Penalaran Hukum dalam Perspektif Keindonesiaan"


Penalaran hukum ditinjau dari berbagai sudut pandang teruraikan sebagai berikut :

1.      Sistem Hukum Indonesia

Sekalipun secara umum diterima adanya kedekatan keluarga sistem civil law dengan sistem hukum nasional Indonesia, karakteristik sistem hukum Indonesia itu sendiri masih menimbulkan silang pendapat, khususnya jika dikaitkan dengan keberadaan subsistem hukum yang menopangnya, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Padahal, pengaruh sistem hukum luar Indonesia (khususnya Barat) tidak terbatas hanya pada produk-produk hukum lama eks kolonial Belanda, melainkan juga melalui adopsi terhadap hukum-hukum asing dari keluarga sistem common law. Semua ini menambah kompleksitas penetapan karakteristik sistem hukum Indonesia tersebut.

Umumnya, para ahli hukum di Indonesia mereduksi unsur-unsur yang mendukung sistem hukum Indonesia itu hanya pada tiga subsistem hukum: adat, Islam, dan Barat. Subsistem seperti Hindu dan Kristen/Katolik jarang disebut-sebut, mengingat pengaruhnya dianggap telah teresepsi ke dalam hukum adat di sejumlah daerah.

Hukum Islam dikedepankan sebagai salah satu pilar sistem hukum Indonesia yang penting dan berdiri sendiri, tidak saja karena penganut agama Islam merupakan mayoritas di Negara ini, melainkan pula karena penolakan luas dewasa ini bahwa hukum Islam memang teresepsi ke dalam hukum adat. Teori Resepsi ini dinilai kurang tepat, karena menempatkan hukum Islam secara subornatif terhadap hukum adat.

Teori Resepsi (Receptie) sendiri diintroduksikan oleh Snouk Hurgronje. Teori ini merupakan bantahan Hurgronje terhadap Teori Receptio in Complexu dari C.F.Winter, Salomon Keyzer, dan L.W.C. van de Berg, yang berpendapat bahwa hukum yang berlaku bagi penduduk asli Indonesia tidak dibentuk oleh hukum adat mereka melainkan hukum agama.

Teori Receptio in Complexu ini sempat pula diadopsi oleh Pemerintahan Kolonial Belanda seperti termuat dalam Reglement op het Beleid der Regerin van Nederland Indie (S.1854 No.129 dan S.1855 No.2 atau lebih dikenal luas dengan sebutan Regeringsreglement atau RR lama, tepatnya Pasal 75, 78, dan 109). Pasal 75 ayat (3) merupakan ketentuan yang paling memperlihatkan pengaruh ajaran reception in complex ini. Pasal ini menyebutkan:

Kecuali bagi mereka yang telah menyatakan berlakunya (toepasselijk verklaring) atau dalam hal orang Indonesia asli dan Timur Asing telah dengan sukarela tunduk (virtueel) pada hukum perdata Eropa, oleh para hakim untuk orang pribumi dipergunakan undang-undang agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan-kebiasaan (godsdienstige wetten, volksinstellingen en gebruiken) golongan pribumi, sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas yang diakui umum tentang kepatutan dan keadilan (billijkheid en rechtvaardigheid).

Sistem Hukum di Indonesia sebelum Kemerdekaan


Keadaan Sebelum Abad ke-14


Keadaan pada Abad ke-14


Keadaan pada Abad ke-17


Keadaan setelah IS (S.1855 No.2)


Berlaku hukum adat (asli Indonesia) yang bersifat komunal dan tidak tertulis.

Terdapat unsur:

Hukum adat (asli) dan resepsi atas:

Hukum agama Hindu dan Hukum Islam.

Terdapat unsur:

Hukum adat (asli) dan resepsi atas:

Hukum agama Hindu, Hukum Islam, Hukum agama Kristen/Katolik.

Terdapat unsur:

Hukum adat (asli) Hukum Islam,

Hukum Barat.

2.      Penstudi Hukum di Indonesia

Para pengemban hukum praktis Indonesia adalah para fungsionaris hukum yang bekerja dengan berpegang erat dengan disiplin hukum dan sistem hukum positif Indonesia. Mereka memfungsikan hukum menurut bangunan sistem hukum yang berlaku pada saat itu di Indonesia, bukan berkelana dengan mencari pegangan kepada sistem hukum positif Negara lain, apalagi sistem nonhukum.

1)      Sejarah dan Sejarah Hukum

Dalam penalaran hukum, aspek sejarah biasanya diperlukan untuk memberi konteks kepada suatu rumusan peraturan. Setiap ketentuan hukum, apapun bentuknya, adalah karya manusia yang terikat pada ruang dan waktu. Konteks “ruang dan waktu” ini pada model penalaran Aliran Hukum Kodrat ingin diabaikan, sehingga hukum adalah asas-asas keadilan dan kebenaran yang berlaku universal. Asas-asas itu tidak pernah berubah, menembus sekat-sekat ruang dan waktu. Dalam praktiknya, pengabaian konteks ini tidak banyak berhasil. Asas-asas hukum itu terlalu abstrak, sehingga simbol-simbol yang merangkai rumusan asas-asas itu kerapkali harus diberi pemaknaan baru agar mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Penulisan sejarah hukum dan sejarah undang-undang di Indonesia bukanlah sesuatu yang baru. Apa yang dilakukan oleh Soepomo dan Djokosoetono yang menulis tentang sejarah politik hukum adat di Indonesia adalah contoh karya di bidang sejarah hukum untuk kategori penulis Indonesia. Sementara untuk sejarah undang-undang adalah seperti yang dilakukan oleh Boedi Harsono.

Pemanfaatan penelitian sejarah hukum untuk keperluan pengembanan hukum praktis, khususnya dalam rangka pembentukan undang-undang biasanya hanya merambah ranah-ranah hukum nonnetral, seperti perkawinan, kewarisan, zakat, dan wakaf. Padahal, ranah hukum netral pun dapat memanfaatkan buah penelitian sejarah. Mochtar Kusumaatmadja ketika memberikan sambutannya dalam pembukaan Simposium Sejarah Hukum (1 April 1975) menyatakan, sistem production sharing yang dikembangkannya dalam kontrak pertambangan adalah hasil modifikasi dari sistem bagi hasil yang telah berjalan lama dalam masyarakat Indonesia, yaitu pemilik tanah membagi hasil pertaniannya kepada pihak penggarap yang telah menyediakan tenaga, pupuk, peralatan, dan bibitnya.

2)      Sosiologi dan Sosiologi Hukum

Sebagai ilmu sosial, sosiologi adalah ilmu yang sangatt muda. Adalah Auguste Comte (1798-1857) yang dianggap sebagai perintis pertamanya, dengan memperkenalkan dua bagian pokok sosiologi, yakni “social statistic” dan “social dynamic”. Yang pertama merupakan sebuah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara pranata-pranata sosial, sementara yang kedua meneropong bagaimana pranata-pranata tesebut berkembang sepanjang zaman, yang oleh Conte dibagi menjadi tiga tahap (teologis, metafisis, dan positif).

Di Indonesia, kajian-kajian orisinal yang bermuatan sosiologis terwujud dalam kitab-kitab etika, seperti Wulang Reh, yang disusun oleh Mangkunegara IV berdasarkan situasi masyarakat Jawa (Surakarta) pada saat itu. Konsep-konsep kepemimpinan Ki Hajar Dewantara, juga dibangun berlandaskan kajian sosiologis masyarakat Indonesia. Sekalipun demikian, penelitian yang lebih komprehensif memang dilakukan oleh sarjana-sarjana Barat, khususnya Belanda seperti Snouck Hurgronje, C. van Vollenhove, Ter Haar, dan Duyvendak. Menurut Selo Soemardjan, sekalipun kajian-kajian ahli-ahli asing ini memuat unsur-unsur sosiologis, kerangka berpikirnya belum menempatkan sosiologi sebagai ilmu mandiri.

Sosiologi hukum memberi landasan teoretisnya kepada model penalaran Madzhab Sejarah, yang di Indonesia didukung oleh para pengemuka hukum adat. Sosiologi hukum pun memberi pengaruh yang sangat besar pada sistem hukum di Amerika Serikat, sehingga dari wilayah ini para ahli hukumnya kemudian memaknai hukum sebagai judge-made-law, dengan mengkaji “law as it is decided by judges through judicial process.”Pendekatan ini melahirkan model penalaran Sociological Jurisprudence.

3)      Antropologi dan Antropologi Hukum

Jika sosiologi memotret kenyataan sosial dewasa ini pada masyarakat modern, maka sebaliknya, antropologi memotret hal serupa untuk masyarakat tradisional (bersahaja). Saat ini, antropologi sudah diartikan sebagai “…the study of human beings in all places and at all time. Anthropology seeks to produce useful generalizations about people and their behavior and arrive at an unbiased understanding of human diversity.” Cakupan antropologi menuntut pembagian kontemporer itu adalah: (1)physical/biological anthropology; (2) archaeology; (3) linguistic; (4) cultural anthropology; dan (5) applied anthropology. Koentjaraningrat memberi pembagian yang sedikit berbeda, yaitu: (1) paleo-antropologi; (2) antropologi fisik; (3) etnolinguistik; (4) prehistoris; dan (5) etnologi.

Antropologi hukum adalah cabang dari antropologi budaya (cultural anthropology). Antropologi budaya mencakup dua subdisiplin, yaitu etnografi (deskripsi tentang masyarakat) dan etnologi (analisis tentang masyarakat). Antropologi hukum ini adalah pengembangan dari apa yang dulu disebut etnologi hukum.

Pengkajian antropologi hukum dalam pengertian tradisional banyak dilakukan oleh ahli-ahli hukum adat. Dalam kacamata antropologi, hukum tidak pernah dicerna sebagai hukum Negara (state law). Hukum bermakna plural, yakni hukum sebagaimana tercermin dari persepsi yang hidup di masyarakat (living law).

4)      Psikologi dan Psikologi Hukum

Psikologi dan psikiatri memberi andil yang besar bagi penalaran hukum. Jika psikologi dan psikiatri menelaah kendaraan dan sikap tindak manusia, maka ilmu hukum menyoroti aturan tentang kesadaran dan sikap tindak yang serasi dengan patokan yang telah ditetapkan oleh masyarakat dan Negara. Hanya orang yang keadaan mentalnya sehat yang dapat melakukan kegiatan penalaran hukum, sekaligus yang dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum.

Studi dari kalangan psikologi hukum terhadap perilaku pengadilan tampaknya belum menjadi fenomena di Indonesia. Hasil studi terhadap lembaga peradilan di Indonesia, misalnya seperti dilakukan proyek penelitian Bank Dunia, juga oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), semuanya jelas menunjukkan buruknya citra dan kinerja aparat penegak hukum di Indonesia.

5)      Ilmu Politik dan Politik Hukum

Para pengemban hukum teoretis, khususnya mereka yang bergerak dalam studi filsafat hukum sejak lama mempersoalkan tentang tema-tema seperti hubungan Negara dan hukum, hubungan hukum dan kekuasaan, atau hak Negara untuk menghukum. Jawaban atas perenungan ini antara lain melahirkan teori-teori bernegara dan teori-teori kedaulatan.

Tiga konsep berikutnya dari pengertian ilmu politik juga menarik untuk disinggung dalam kaitannya dengan kegiatan penalaran hukum. Menurut Joyce Mictchell, “Politics is collective decision making of the making of public policies for an entire society.” Senada dengan itu, Karl W. Deutsch menyatakan, “Politics is the making of accisions by publics means.” Dua pernyataan ini menegaskan bahwa ilmu politik pada dasarnya menekankan pada pengambilan keputusan secara kolektif atau ditunjukan untuk kebutuhan publik. Isi dari keputusan itu merupakan kebijakan umum (public policy).

Ada banyak variasi pengertian tentang politik hukum. Salah satunya adalah dari Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, yang mendefinisikan politik hukum sebagai kegiatan memilih dan menerapkan nilai-nilai. Ilmu politik dengan demikian berfungsi memberikan landasan ilmiah bagi politik hukum suatu Negara atau pemerintahan.

Para penstudi hukum yang bertolak dari ilmu politik pada hakikatnya melakukan penalaran hukum dalam rangka menjelaskan politik hukum ini. Kegiatan penalaran yang mereka lakukan dengan demikian menunjukkan karakteristik: (a) ditunjukkan untuk umum, bukan untuk kasus-kasus individual; (b) dalam rangka membentuk kebijakan umum; dan (c) memuat tentang pembagian dan pengalokasian nilai-nilai dalam masyarakat.

Perbandingan Penstudi Hukum dari Ilmu Politik


dan Pengemban Hukum Praktis (Legislatif)


Penstudi Hukum dari Ilmu Politik


Pengemban Hukum Praktis


(Pembentuk Hukum; Legislatif)


Pengamat (toeschouwer)

Partisipan (medespeler)

Ilmuwan

Anggota lembaga legislatif

Bertolak dari ilmu politik

Bertolak dari ilmu hukum

Tidak berpergang pada hukum positif

Berpegang pada hukum positif

Pengemban Hukum Teoretis

Menurut hasil studi tentang perkembangan hukum Indonesia yang didanai Bank Dunia (1996), terdapat lebih dari 200 lembaga pendidikan tinggi hukum di seluruh Indonesia yang mampu meluluskan sekitar 13.000 sarjana hukum setiap tahunnya. Dari mereka inilah kemudian tumbuh generasi-generasi baru para pengemban hukum praktis dan teoretis di Indonesia. Mereka menjadi tenaga-tenaga professional di bidang hukum, seperti praktisi (hakim, jaksa, notaris, advokat/pengacara, konsultan hukum, in-house lawyer, dan sebagainya) atau sebagai tenaga pengajar dan peneliti.

1)      Kajian Ilmu Hukum

Satu-satunya lapangan hukum yang terlihat cukup signifikan adalah di bidang hukum tata negara. Ditetapkannya Pancasila sebagai cita hukum (reechtsidee) memberi landasan yang kuat bagi lahirnya sistem hukum yang khas Indonesia, sehingga pada gilirannya juga diharapkan lahir ilmu hukum nasional Indonesia itu. B. Arief Sidharta menunjuk sedikitnya tiga ciri khas ilmu hukum nasional Indonesia yang masih perlu dibangun itu:

a.       Paradigma Ilmu Hukum Nasional Indonesia mengacu Cita-hukum Pancasila, Tujuan Hukum Pengayoman, Konsepsi Negara Hukum Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Wawasan Nusantara.

b.      Obyek pengolahan sistematisasinya adalah Tatanan Hukum Nasional Indonesia, tertulis maupun tidak tertulis.

c.       Kegunaan studi dan pengembangan (pembinaan) Ilmu Hukum Nasional Indonesia dewasa ini adalah untuk peningkatan mutu Tata Hukum Nasional Indonesia dengan mengolah masukan dari berbagai ilmu lain dalam menganalisasi dan mengarahkan perubahan sosial, serta mengantisipasi dan mengakomodasi dampak perkembangan di masa depan.

2)      Kajian Teori Hukum

Menurut B. Arief Sidharta, teori hukum adalah disiplin hukum yang secara kritis dalam perspektif interdisipliner menganalisis berbagai aspek dari gejala hukum secara tersendiri dan dalam kaitan dengan keseluruhannya, baik dalam konsepsi teoretisnya maupun dalam pengolahan praktisnya, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih baik dan penjelasan yang lebih jernih atas bahan-bahan yuridis terberi.

Pokok telaah teori hukum itu mencakup:  (1) analisis tentang pengertian hukum, pengertian dan struktur sistem hukum, sifat dan struktur norma hukum, pengertian dan fungsi asas hukum, pengertian serta interelasi konsep-konsep yuridis (misalnya subjek hukum, hak, kewajiban, hubungan hukum, peristiwa hukum, perikatan, tanggung gugat); (2) ajaran metode dari hukum yang mencakup teori argumentasi yuridis (teori penalaran hukum), metode dari ilmu hukum, dan metode penerapan hukum (metode pembentukan dan penemuan hukum); (3) ajaran ilmu (epistemologi) dari hukum yang mempersoalkan keilmiahan dari ilmu hukum; dan (4) kritik ideologi yang mencakup kritik terhadap norma hukum positif dan menganalisis norma hukum untuk mengungkapkan kepentingan dari ideologi yang melatarbelakanginya.

3)      Kajian Filsafat Hukum

Filsafat hukum memberi landasan kefilsafatan bagi ilmu hukum dan setelah lahirnya teori hukum sebagai disiplin mandiri, juga landasan kefilsafatan bagi teori hukum. Sebagai pemberi dasar, filsafat hukum menjadi rujukan ajaran nilai dan ajaran ilmu bagi teori hukum dan ilmu hukum. Kajian-kajian filsafat hukum ini terutama tercermin dalam penelitian di tingkat doktoral, yang pada hakikatnya memang didesain untuk memberi derajat pendidikan sebagai doctor of philosophy (Ph.D.).

Pengembanan Hukum Praktis

1)      Pembentuk Undang-Undang

Hukum disini diartikan sebagai undang-undang dalam arti formal. Pembentuk hukumnya adalah pembentuk undang-undang dalam arti formal, yang menurut Pasal 20 Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar 1945 adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden.

2)      Peradilan

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dan B.Arief Sidharta, lembaga peradilan mempunyai kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia karena ia melakukan fungsi yang pada hakikatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui pembentukan hukum (rechtsworming) dan penemuan hukum (rechtsvinding). Dengan perkataan lain, hakim –dalam sistem hukum Indonesia yang pada dasarnya bersifat tertulis itu- mempunyai fungsi membuat hukum baru (creation of new law).

3)      Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan salah satu organisasi dalam sistem hukum yang melakukan pengembanan hukum praktis. Apabila dalam organisasi peradilan, hakim adalah figure kunci yang memberikan putusan akhir, maka di lingkungan organisasi bantuan hukum, terdapat pengacara/advokat yang menawarkan alternatif penalaran di luar yang diajukan oleh rekannya sesame pengacara/advokat dari pihak lawan (dalam kasus perdata/tata usaha Negara) atau oleh jaksa (dalam kasus pidana). Di luar pengacara/advokat, sebenarnya terdapat profesi lain yang menjalankan fungsi bantuan hukum. Mereka adalah notaris (notary public) dan konsultan hukum.

4)      Pemerintahan Umum

Menurut Prajudi, hampir dalam semua bidang tugas dan fungsi pemerintahan itu terdapat segi-segi: (1) pemerintahan; (2) tata usaha Negara (sistem informasi); (3) kerumahtangaan Negara; (4) pembangunan; dan (5) kelestarian lingkungan hidup. Bidang tugas pertama (pemerintahan) berupa penegakkan kekuasaan dan kewibawaan Negara.

Posting Komentar

0 Komentar