Ontologi Hukum Keluarga

''Ontologi Hukum Keluarga''

Sejarah filsafat tidak selalu lurus terkadang berbelok kembali ke belakang, sedangkan sejarah ilmu selalu maju. Dalam sejarah pengetahuan manusia, filsafat dan ilmu selalu berjalan beriringan dan saling berkaitan.  Filsafat dan ilmu mempunyai titik singgung dalam mencari kebenaran. Ilmu bertugas melukiskan dan filsafat bertugas menafsirkan fenomena semesta, kebenaran berada disepanjang pemikiran, sedangkan kebenaran ilmu berada disepanjang pengalaman. Tujuan befilsafat menemukan kebenaran yang sebenarnya. Jika kebenaran yang sebenarnya itu disusun secara sistematis, jadilah ia sistematika filsafat. Sistematika filsafat itu biasanya terbagi menjadi tiga cabang besar filsafat, yatu teori pengetahuan, teori hakikat, dan teori nilai.

Ilmu tidak terlepas dari landasan ontologi, epistemologi dan aksiologi. Ontologi membahas apa yang ingin diketahui mengenai teori tentang “ ada “ dengan perkataan lain bagaimana hakikat obyek yang ditelaah sehingga membuahkan pengetahuan. Epistemologi membahas tentang bagaimana proses memperoleh pengetahuan. Dan aksiologi membahas tentang nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Dengan membahas ketiga unsur ini manusia akan mengerti apa hakikat ilmu itu. Tanpa hakikat ilmu yang sebenarnya, maka manusia tidak akan dapat menghargai ilmu sebagaimana mestinya.

Secara Bahasa, Kata Ontologi berasal dari kata “Ontos” yang berarti “berada (yang ada)”. Sedangkan  kata “logos” berarti”ilmu pengetahuan, ajaran dan teori”. Jadi, Ontologi adalah ilmu pengetahuan yang meneliti segala sesuatu yang ada.

Seperti diketahui bahwa negara sudah mengatur tentang perkawinan dan hidup kekeluargaan, maka setiap orang perlu mengetahui hakikat keduanya. Aspek ontologi yaitu dapat dipahaminya hakikat hubungan antara manusia dengan nilainilai sebuah perkawinan dan keluarga yang dilakukan antara laki-laki dengan perempuan. Dalam kontek Indonesia maka hakikat dasar ontologi manusia yang mendasari makna hidup keluarga dan perkawinan adalah bersumber dari nilai-nilai Pancasila sebagaimana terdapat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi grundnorm Negara Republik Indonesia. Sehubungan dengan itu, maka konsep ideal yang dicita-citakan berlangsung dalam keadaan serasi yang mencerminkan dapat dipenuhinya kebutuhan keluarga dan perkawinan yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan :

a)      Pribadi/ individu

b)      Sosial

c)      Tuhan

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 diatur tentang definisi perkawinan (Pasal 1) dan keabsahan perkawinan (Pasal 2) memiliki hubungan kebenaran korespondensi dengan filosofis ontologi manusia yang bersifat monopluralis. Seperti diungkapkan oleh Alm. Notonagoro bahwa landasan ontologis manusia yang monopluralis adalah landasan bagi Pancasila yang menjadi sebuah sistem filsafat, menjiwai segenap peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia ini. Ini berarti kodrat manusia antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk kehidupan keluarga yang bahagia telah diadopsi oleh UU Nomor 1 Tahun 1974.

Pendefinisian perkawinan oleh UU yang mendasarkan keabsahan perkawinan bila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya menunjukkan bahwa hukum keluarga Indonesia sesuai dengan nilai filosofis ontologi manusia monopluralis yang mengakui nilai religius yang bersifat mutlak. Sehingga dapat diartikan bahwa filsafat hukum keluarga akan berperan positif membangun hukum yang dibutuhkan masyarakat melaui dibentuknya perundang-undangan. Selain itu sekaligus memiliki tugas penting untuk mengembangkan sistem hukum nasional serta memberikan pemahaman yang benar akan makna setiap aturan hukum positif.

Di Indonesia berlakunya UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak bisa lepas dari aspek teologis pembentukannya. Sehingga tidak mengherankan banyak kesesuaian UU positif tersebut dengan ketentuan dalam Kitab Suci. Indonesia sebagai negara yang berdaulat memiliki sistem hukumnya sendiri termasuk pengaturannya dalam masalah keluarga dan perkawinan. Hakikat dasar ontologi manusia yang mendasari makna hidup keluarga dan perkawinan bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagaimana terdapat di dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang menjadi grundnorm Negara Republik Indonesia dan terjabarkan dalam pasal-pasal UU Perkawinan. Sehingga pemahaman hukum dari aspek filosofis sangat perlu agar tujuan dari berkeluarga melalui perkawinan tersebut dapat tercapai.

Filsafat hukum keluarga saat ini dijadikan suatu pokok kajian atau tema dalam studi hukum. Hal ini didasarkan 3 (tiga) hal. Pertama, keluarga adalah basis bagi pembentukan kehidupan negara yang sejahtera, aman, tertib dan damai. Kedua, filsafat hukum keluarga memberikan kerangka atau landasan bagi pengembangan ilmu hukum yang lebih luas, tidak terbatas pada hukum keluarga saja. Hal ini karena kaitan yang erat antara keluarga dengan aspek-aspek hukum yang lain, baik bersifat teoritis maupun praktis yang bersifat perdata, pidana, administratif serta martabat kemanusiaan universal. Ketiga, nilai-nilai filsafat hukum yang terbangun selaras dengan nilai-nilai filsafat Pancasila dengan sendirinya menghapuskan nilai-nilai filosofis lama/ warisan sistem hukum kolonial yang meliputi berbagai aturan hukum yang sampai sekarang masih karena belum diganti dengan aturan hukum psitif yang baru yang filsafat Pancasila. Dengan demikian filsafat hukum, dalam hal ini filsafat hukum keluarga akan berperan positif membangun aturan hukum yang dibutuhkan masyarakat dan negara yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan perundang-undangan sistem hukum antara negara-negara nya mengenai perkawinan dan dalam hal ini berbeda-beda sebagai kedaulatan setiap Negara.