Hukum Perdata

"HUKUM PERDATA''

A.     Pengertian Hukum Perdata

Istilah Hukum Perdata pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Djoyodiguno sebagai terjemahan dari burgerlijkrecht. Di samping istilah itu, sinonim Hukum Perdata adalah civielrecht dan privatrecht. Di lihat dari ruang lingkupnya, istilah Hukum Perdata dalam arti luas, meliputi Hukum Privat Materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Istilah perdata juga lazim dipakai sebagai lawan dari pidana. Ada juga yang memakai istilah Hukum Sipil untuk Hukum Privat Materiil, tetapi karena istilah sipil juga lazim dipakai sebagai lawan dari militer.
Istilah Hukum Perdata, dalam arti yang sempit, sebagai lawan Hukum Dagang, seperti dalam Pasal 102 Undang-undang Dasar Sementara, yang menitahkan pembukuan (kodifikasi) hukum di negara Indonesia terhadap Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Hukum Pidana Sipil maupun Hukum Pidana Militer, Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana, serta Susunan dan Kekuasaan Pengadilan.

Adapun pengertian hukum perdata menurut para pakar hukum

a.       Soebekti, Hukum Perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-   kepentingan perseorangan.
b.       Sri Soedewi, Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan dengan satu warga negara perseorangan yang lain.
c.       Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata adalah suatu rangkaian hukum antara orang-orang atau badan satu sama lain tentang hak dan kewajiban.
d.       . Sudikno Merto Kusumo, Hukum Perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan didalam masyarakat. Pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak
e.       . Safioedin, Hukum Perdata adalah hukum yang memuat peraturan dan ketentuan hukum yang meliputi hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lain didalam masyarakat dengan menitik beratkan kepada kepentingan perorangan.
f.        . Vollmar, Hukum Perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan perlindungan pada kepentingan perseorangan dalam perandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan yang lain dari orang-orang didalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas.
g.       Van Dunne, Hukum Perdata adalah suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya,hak milik dan perikatan[1]
Oleh karena itu dapat kita simpulkan, bahwa Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam masyarakat yang menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Hukum perdata ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur  dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingannya. Perkataan hukum perdata ( Privat recht ) dalam arti luas meliputi ketentuan-ketentuan material yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan[2].
                                                   
B.      Dasar Berlakunya Hukum Perdata

Dasar hukum berlakunya hukum  perdata di Indonesia terdapat pada pasal 2 aturan peralihan UUD 1945.  Yakni :

Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945
Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”
Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang  burgerlijk  wetboek voor Indonesie (disingkat BW) atau disebut sebagai KUH Perdata. BW sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warga negara bukan asli yaitu dari Eropa, Tionghoa, dan timur asing. Namun, berdasarkan kepada pasal 2 aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945, seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia (asas konkordasi). Beberapa ketentuan yang terdapat di dalam BW pada saat ini telah diatur secara terpisah atau tersendiri oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya berkaitan tentang tanah, hak tanggungan, dan fidusia.
Kodifikasi KUH Perdata Indonesia diumumkan pada tanggal 30 April 1847melalui Staatsblad No. 23 dan berlaku pada Januari 1848. Setelah Indonesia Merdeka, berdasarkan aturan Pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, KUH Perdata Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan Undang-Undang baru berdasarkan Undang–Undang Dasar ini. BW Hindia Belanda merupakan induk hukum perdata Indonesia.[3]
                                                                                                                                      

C.     Keadaan Hukum Perdata di Indonesia

       
          Hukum Perdata di Indonesia, ber-bhinneka yaitu beraneka warna. Pertama, ia berlainan untuk segala golongan warga negara:
a.       Untuk golongan bangsa Indonesia asli, berlaku "Hukum Adat," yaitu hukum yang sejak dahulu telah berlaku di kalangan rakyat, yang sebagian besar masih belum tertulis, tetapi hidup dalam tindakan-tindakan rakyat, mengenai segala soal dalam kehidupan masyarakat.
b.       Untuk golongan warga negara bukan asli yang berasal Tionghoa dan Eropah berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan Kitab UndangUndang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel), dengan pengertian, bahwa bagi golongan Tionghoa mengenai Burgerlijk Wetboek tersebut ada sedikit penyimpangan, yaitu bagian 2 dan 3 dari Titel IV Buku I (mengenai upacara yang mendahului pernikahan dan mengenai "penahanan" pernikahan) tidak berlaku bagi mereka, sedangkan untuk mereka ada pula "Burgerlijke Stand" tersendiri. Selanjutnya ada pula suatu peraturan perihal pengangkatan anak (adopsi), karena hal ini tidak terkenal di dalam Burgerlijk Wetboek

        Akhirnya untuk golongan warga negara bukan asli yang bukan berasal Tionghoa atau Eropah (yaitu : Arab, India dan lain-lain) berlaku sebahagian dari Burgerlijk Wetboek, yaitu pada pokoknya hanya bagian-bagian yang mengenai hukum kekayaan harta benda (vermogensrecht), jadi tidak yang mengenai hukum kepribadian dan kekeluargaan (personen en familierecht) maupun yang mengenai hukum warisan. Mengenai bagian-bagian hukum yang belakangan ini, berlaku hukum mereka sendiri dari negeri asalnya. Hukum yang berlaku bagi golongan bangsa Indonesia asli sendiripun ada ber-bhinneka lagi, yaitu berbeda-beda dari daerah ke daerah. Untuk mengerti keadaan Hukum Perdata di Indonesia sekarang ini, perlulah kita sekedar mengetahui tentang riwayat politik Pemerintah Hindia-Belanda dahulu terhadap hukum di Indonesia. Pedoman politik bagi Pemerintah Hindia-Belanda terhadap hukum di Indonesia dituliskan dalam pasal 131 "Indische Staatsregeling" (sebelum itu pasal 75 Regeringsreglement), yang dalam pokoknya sebagai berikut :
1.       Hukum Perdata dan dagang (begitu pula Hukum Pidana beserta Hukum Acara Perdata dan Pidana) harus diletakkan dalam kitab-kitab undang-undang, yaitu dikodifisir.
2.       Untuk golongan bangsa Eropah dianut (dicontoh) perundang-undangan yang berlaku di Negeri Belanda (asas konkordansi).
3.        Untuk golongan bangsa Indonesia asli dan Timur Asing (Tionghoa, Arab dan sebagainya), jika ternyata "kebutuhan kem^-yarakatan" mereka menghendakinya, dapatlah peraturan-peraturan untuk bangsa Eropah dinyatakan berlaku bagi mereka, baik seutuhnya maupun dengan perubahan-perubahan dan juga diperbolehkan membuat suatu peraturan baru bersama, untuk selainnya harus diindahkan aturan-aturan yang berlaku di kalangan mereka, dan boleh diadakan penyimpangan jika diminta oleh kepentingan umum atau kebutuhan kemasyarakatan mereka (ayat 2).
4.        Orang Indonesia asli dan orang Timur Asing, sepanjang mereka belum ditundukkan di bawah suatu peraturan bersama dengan bangsa Eropah, diperbolehkan "menundukkan diri" ("onderwerpen") pada hukum yang berlaku untuk bangsa Eropah. Penundukan ini boleh dilakukan baik secara umum maupun secara hanya mengenai suatu perbuatan tertentu saja (ayat 4).
5.        Sebelum hukum untuk bangsa Indonesia ditulis di dalam undang-undang, bagi mereka itu akan tetap berlaku hukum yang sekarang berlaku bagi mereka, yaitu "Hukum Adat" (ayat 6).

          Berdasarkan pedoman-pedoman yang kita sebutkan di atas, di zaman Hindia-Belanda telah ada beberapa peraturan undang-undang Eropah yang telah "dinyatakan berlaku" untuk Bangsa Indonesia asli, seperti pasal 1601 — 1603 lama dari B.W., yaitu perihal perjanjian kerja atau perburuhan (Staatsblad 1879 No. 256), pasal 1788 — 1791 B.W. perihal hutang-hutang dari perjudian (Staatsblad 1907 No. 306) dan beberapa pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu sebagian besar dari Hukum Laut (Staatsblad 1933 No. 49).[4]

        Kalau dilihatdari kenyataan yang ada, hukum perdata di Indonesia itu terdiri dari hal-hal berikut ini :
       
6.       Hukum perdata adat  yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat adat yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan perseorangan.
7.       Hukum perdata Eropa yaitu ketentuan-ketentuan hukum  yang mengatur hubungan hukum yang menyangkut mengenai kepentingan orang-orang Eropa dan orang-orang yang diberlakukan ketentuan itu.
8.       Bagian hukum perdata yang bersifat nasional yaitu bidang-bidang hukum perdata sebagai hasil produk nasional.[5]



[1] http://repository.unimal.ac.id/336/1/BUKU%20AJAR%20HUKUM%20PERDATA.pdf
[2]  R Abdoel Djamali, S.H, pengantar hukum Indonesia, PT RajaGrafindo persada, Jakarta, 2014,hlm 147
[3]  https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Perdata
[4]  http://k-team.orgfree.com/server/files/Mata%20Kuliah/Hukum%20Perdata%20Bisnis/Huum%20Perdata-Pokok2%20Hukum%20Perdata/Hukum-Perdata-Pokok2-Hukum-Perdata-Subekti.pdf
[5]  R Abdoel Djamali, S.H, pengantar hukum Indonesia, PT RajaGrafindo persada, Jakarta, 2014,hlm 148

Posting Komentar

0 Komentar