Hukum Administrasi Negara

''HUKUM ADMINISTRASI NEGARA"

A. Pengertian Hukum Administrasi Negara

Menurut Prajudi Atmosudirdjo administrasi dapat dipahami dalam dua pengertian:

a. Administrasi dalam pengertian sempit yaitu tata usaha ( office work). Contoh surat-menyurat.

b. Administrasi dalam pengertian luas dapat ditinjau dari tiga sudut yaitu:

· Administrasi sebagai proses dalam masyarakat

· Administrasi sebagai suatu jenis kegiatan manusia ( arti fungsional).

· Administrasi sebagai kelompok orang yang secara bersama sedang menggerakkan kegiatan-kegiatan diatas (arti kepranataan/institusional)

Hukum Administrasi Negara adalah Peraturan hukum mengenai administrasi dalam suatu negara, dimana hubungan antar warga negara dan pemerintahannya dapat berjalan dengan baik dan aman. Hukum Administrasi Negara adalah peraturan-peraturan mengenai segala hal ihwal penyelenggaran negara yang dilakukan oleh aparatur negara guna mencapai tujuan negara.

Hukum administrasi Negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi Negara, dan melindungi administrasi Negara itu sendiri.

Istilah Administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu Administrare, yang artinya adalah setiap penyusunan keterangan yang dilakukan secara tertulis dan sistematis dengan maksud mendapatkan sesuatu ikhtisar keterangan itu dalam keseluruhan dan dalam hubungannya satu dengan yang lain.[1]

Hukum Administrasi Negara Menurut Para Ahli :

a. Hukum administrasi negara adalah peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintahnya yang menjadi sebab hingga negara itu berfungsi. (R. Abdoel Djamali).

b. Hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugasnya. (Kusumadi Poedjosewojo.).

c. Hukum administrasi negara adalah hukum yang menguji hubungan hukum istinewa yang diadakan, akan kemungkinan para pejabat melakukan tugas mereka yang khusus. (E. Utrecht.).

Dari pengertian-pengertian para ahli diatas dapat diambil kesimpulan bahwahHukum Adminstrasi Negara adalah:

· Organisasi/institusi

· Bagaimana mengisi jabatan-jabatan dalam organisasi tersebut

· Bagaimana pemberian pelayanan dari aparatur pemerintah kepada masyarakat

· Bagaimana berlangsungnya kegiatan/ pelaksanaan tugas dari jabatan-jabatan tersebut.

Sumber-sumber Hukum Administrasi Negara Pada umumnya, dapat dibedakan menjadi dua:

a. Sumber hukum material, yaitu sumber hukum yang turut menentukan isi kaidah hukum. Sumber hukum material ini berasal dari peristiwa-peristiwa dalam pergaulan masyarakat dan peristiwa-peristiwa itu dapat mempengaruhi bahkan menentukan sikap manusia.

b. Sumber hukum formal, yaitu sumber hukum yang sudah diberi bentuk tertentu. Agar berlaku umum, suatu kaidah harus diberi bentuk sehingga pemerintah dapat mempertahankannya.

B. Asas-asas dan Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara

Asas-asas Hukum Administrasi Negara adalah sebagai berikut.

a. Asas yuridikitas (rechtmatingheid): yaitu bahwah setiap tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum (harus sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan).

b. Asas legalitas (wetmatingheid): yaitu bahwah setiap tindakan pejabat administrasi negara harus ada dasar hukumnya (ada peraturan dasar yang melandasinya). Apalagi indonesia adalah negara hukum, maka asas legalitas adalah hal yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintah.

c. Asas diskresi yaitu kebebasan dari seorang pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri tetapi tidak bertentangan dengan legalit.

Hukum Administrasi Negara dalam arti luas itu dapat dibagi dalam 4 (empat) bidang, yaitu:

a. Bestuursrecht (hukum pemerintahan)

b. Justitirecht (hukum peradilan)

c. Politierecht (hukum kepolisian)

d. Regelaarsrecht (hukum perundang-undangan).

Adapun ruang lingkup Hukum Administrasi Negara meliputi:

a. Wewenang lembaga negara baik pusat dan daerah.

b. Perhubungan kekuasaan antar lembaga negara.

c. Antara lembaga negara dengan warga masyarakatnya.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo untuk keperluan ilmiah, maka ruang lingkup Hukum Administrasi Negara meliputi:[2]

a. Hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum dari administrasi negara

b. Hukum tentang organisasi dari administrasi negara

c. Hukum tentang aktivitas-aktivitas dari administrasi negara

d. Hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara

e. Hukum administrasi pemerintahan daerah atau wilayah

f. Hukum tentang Peradilan Administrasi Negara

Fokus utama dalam memplajari HAN lebih mengutamakan kelanjutan daristruktur negara (yang menjadi fokus dalam HTN),yaitu bagaimana berfungsinyalembaga-lembaga negara dalam menjalankan apa yang menjadi fungsi, kewenagan, dantugas-tugasnya.

Tema-tema yang mendominasi dalam materi pelajaran HAN adalah hubunganantara negara (khususnya pemeruntah) dengan warga negara (hubungan hukum pertikaldenganhukum publik).

3. Hubungan Antara Hukum Administrasi Negara dengan Bidang Hukum Lainnya

1. Hubungan Hukum Administrasi dengan Hukum Tata Negara

Menurut Oppenheim, Hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur perlengkapan negara serta menyediakan perlengkapan bagi negara tersebut baik di tingkat pusat maupun ke tingkat daerah (negara dalam keadaan diam).

Hukum administrasi negara adalah sekumpulan aturan hukum yang mengikat perlengkapan negara dari yang tinggi hingga terendah dalam rangka perlengkapan negara menggunakan wewenangnya (negara dalam keadaan bergerak).

Menurut Kranenburg, Hukum tata negara dengan Hukum administrasi negara tidak ada perbedaannya, kalaupun ada perbedaan pada perkembangan zaman saja, selain itu pembedaan tersebut pada dasarnya hanya untuk pembelajaran saja.

2. Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Perdata

Menurut Paul Scolten, Hukum yang dapat dibedakan dari hukum perdata sebagai Hukum yang dilindungi Privat adalah Hukum tentang Organisasi kemasyarakatan, Misal: Hukum Konstitusionil.tetapi sepanjang Hukum Publik tidak berkaitan dengan yang lain, kemudian dimanapun hukum perdata dapat digunakan secara umum. Hukum administrasi negara merupakan hukum khusus tentang organisasi negara, sementara hukum perdata merupakan hukum yang umum dan merupakan 2 asas yaitu:

“Negara dan badan hukum publik dapat menggunakan peraturan dari hukum perdata, persyaratan hukum perjanjian.”

Menurut WF Prins Hukum administrasi negara dapat dilengkapi oleh hukum perdata, atau hukum perdata merupakan cadangan dari hukum administrasi negara, karena lapangan:

a. Pada saat terjadi adaptasi kaidah hukum perdata menjadi kaidah hukum administrasi negara.

b. Ketika badan administrasi negara melakukan tindakan-tindakan yang dikuasai oleh hukum perdata.

c. Ketika suatu kasus diatur oleh hukum perdata dan hukum administrasi negara, maka diselesaikan oleh Hukum administrasi negara.

3. Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Pidana

Hubungan hukum administrasi negara dengan pengadilan hukum menurut para ahli hukum yang disetujui:

a. Menurut Prof.Van Khan dalam buku “ Inleidingtot het rechtswatenacap ” yang menyatakan itu; Hukum perdata pada dasarnya tidak membuat kaidah hukum baru, Hukum perdata tidak mewajibkan hukum baru, namun kaidah hukum yang ada di dalam hukum perdata, hukum tata negara dan hukum administrasi negara terus meningkatkan dengan keamanan yang lebih berat.

b. Menurut Utrecht, Hukum Hukuman memberlakukan Sanksi Istimewa atas Kaidah Hukum Privat dan Hukum Publik.

Hubungan hukum Administrasi negara dengan hukum pembunuhan adalah dalam hal mendukung ada kaidah hukum administrasi negara yang di kembali dikembalikan ke hukum kaidah, atau memenangkan ada yang menentang kaidah hukum administrasi negara maka sanksinya disediakan dalam hukum kejahatan.