Hermeneutika Hukum Penalaran

"Hermeneutika Hukum Penalaran"

Pada awalnya hermeneutika hukum berkembang dibawah pengaruh inspirasi ilmu hukum, hal ini terlihat melalui kodifikasi corpus iuris civilis pada abad keenam. Pada abad ke-12, di Italia juga muncul  kebutuhan pada suatu metode yang membuat teks yuridikal yang berlaku dari suatu periode historikal terdahulu lewat interpretasi dapat diterapkan untuk suatu tipe masyarakat yang sama sekali berbeda. Penerapan hukum terhadap masyarakat yang berbeda tersebut dikenal sebagai pertumbuhan prinsip territorial yaitu bagaimana kekuatan hukum menjalin kerjasama antara dua orang yang tinggal ditempat yang berbeda yang merupakan kajian hukum perdata internasional. Dalam pembentukan hukum tersebut diperlukan interpretasi hukum, misalnya lahirnya doktrin tentang penunjukan kembali (renvoi).

Hermeneutika hukum merupakan salah satu kegiatan interpretasi terhadap teks-teks hukum, peristiwa hukum, fakta hukum, dokumen hukum, naskah-naskah hukum dan doktrin yang diungkapkan oleh para ahli. Selain interpretasi yang selalu digunakan dalam hukum pidana dan perdata seperti interpretasi gramatikal, interpretasi historis, interpretasi sisitematis, interpretasi teologis, interpretasi komparatif, interpretasi futuristis, interpretasi restriktif, dan interpretasi ekstensif, maka hermeneutika hukum juga dapat digunakan dalam penemuan hukum.

Menurut Arief Sidharta (1992:9) hermeneutika dan Konstruktivisme Kritis adalah dua model penalaran yang terkait sangat erat. Konstruktivisme tidak mungkin ada tanpa bangunan hermeneutis di dalamnya. Oleh karena itu keduanya dibicarakan secara bersamaan sebagai satu kerangka berpikir ilmiah. Dibandingkan dengan model penalaran lain, Hermeneutika dan Konstruktivisme Kritis memiliki keistimewaan karena menjadi state of the art  dalam teori-teori epistemologis era posmodern dan sejak awal sengaja didesain untuk lebih “akrab” dengan ilmu-ilmu yang berbasis sosial atau kemanusiaan (ilmu hukum diasumsikan termasuk dalam kelompok ini). Di sisi lain, Hermeneutika sendiri bukan model penalaran yang asing bagi disiplin hukum. Hans-Georg Gadamer (Sidharta: 1998) dalam Truth and Methods mengemukakan:

“Legal hermeneutiks is, then, in reality no special case but is, on the contrary, fitted to restore the full scope of the hermeneutikal problem and so to retrieve the former unity of hermeneutiks, in which jurist and theologian meet the student of the humanities”.

(hermeneutika dalam kenyataannya bukanlah merupakan suatu kasus yang khusus/baru tetapi sebaliknya, ia hanya merekonstruksi kembali dari seluruh problem hermeneutika dan kemudian untuk membentuk kembali kesatuan hermeneutika secara utuh, dimana ahli hukum dan teologi bertemu dengan para ahli humaniora/ilmu kemanusiaan)

Hermeneutika hukum yang dikembangkan oleh Gadaner adalah bukan sebuah metodologi ilmu pengetahuan manusia, tetapi sebuah usaha untuk memahami apa sebenarnya ilmu pengetahuan manusia, melampaui kesadaran diri  metodologis ilmu pengetahuan tersebut, dan apa yang menghubungkan ilmu pengetahuan dengan totalitas pengalaman  kita dengan dunia (Gadaner, 2004:viii dan xii). Jadi hermeneutika hukum melakukan penafsiran secara holistik terhadap teks, konteks dan kontekstualisasi.

Dengan demikian studi pengkajian hermeneutika hukum tidak terletak pada kajian hukum yang empirik, doktrinal maupun praktik, melainkan ia berada dalam kajian pengembang hukum teoritis yang kemudian dapat diterapkan kajiannya dalam sistem hukum internal pegemban hukum praktis (lembaga judisial, bantuan hukum dan pembentuk hukum).

Hukum terdiri dari rumusan-rumusan yang mengikat secara imperatif maupun fakultatif kepada manusia. Rumusan hukum tersebut merupakan suatu bentuk komunikasi antara siperumusnya dangan tujuan hukum yang hendak dicapainya. Berarti rumusan hukum merupakan suatu bahasa. Sebagai suatu bahasa, maka suatu rumusan hukum merupakan objek dari hermeneutik. Bahasa Dalam kotreks hukum menurut E. Sumaryono menyatakan: [1]

Interpretasi terhadap hukum selalu berhubungan dengan isinya. Setiap hukum mempunyai dua segi yaitu yang tersurat dan yang tersirat, atau bunyi hukum dan semangat hukum. Dua hal itu selalu diperdebatkan oleh ahli hukum. Dalam hal ini bahasa menjadi penting. Suntilitas Intelligendi (ketepetan pemahaman) dan Subtilitas Ekplicandi (ketepatan penjabaran) adalah sangat relevan bagi dokumen hukum.

Jadi ruang lingkup hermeneutik hukum adalah ajaran filsafat mengenai hal mengerti/memahami sesuatu, atau suatu metode interpretasi (penafsiran) terhadap teks. Kata teks atau sesuatu adalah berupa teks hukum, fakta hukum, naskah-naskah hukum, dokumen resmi suatu negara, doktine hukum, yurisprudensi dansemua kepastiannya menjadi objek yang ditafsirkan. Metode dan teknis menafsirkan dilakukan secara holistik dalam bingkai berkaitan dengan teks, konteks dan kontekstualitasnya.[2] Secara nyata pada abad kesembilan belas dan kedua puluh konsep hermeneutika hukum mengalam perkebangan yang signifikan. Hal ini merupakan hasil dari pengembangan berbagai jenis hermeneutika umum, “metodologi” dikembangkan oleh Schleiermacher dan Dilthey, dan “fenomenologi” dikembangkan oleh Heidegger dan Gadamer.[3] Bahkan, filsafat hukum juga menjadisaksi dalam upaya untuk mengembangkan hermeneutika analitik.

Dalam hermeneutik, untuk dapat membuat intepretasi, orang lebih dahulu harus mengerti atau memahami. Keadaan labih dahulu mengerti ini bukan didasari atas penentuan waktu, melaikan bersifat alamiah. Ketika sesorang mengerti, ia sebenarnya telah melakukan intepretasi dan juga sebaliknya. Ada kesertametaan atara mengerti dengan membuat interpretasi. Dalam menafsirkan harus mengenal pesan atau kecondongan sebuah teks, lalu meresapi makan teks. Dari uraian diatas dapat disimpulkan, hermenetika tidak hanya mencakup atas metode penafsiran akan tetapi filsafat penafsiran. Karena hermeneutik menyelidiki realitas dalam pengertian sepenuh mencari jawabahan atas sesuatu yang disebuat “ada”.  Terdapat tiga pemikiran hermeneutik yang dibahas dalam tulisan ini yakni Scheiermacher, Dilthey, dan Hans Georg Gadamer. Pemilihan atas teori tersebut dikarenakan adanya hubungan pemahaman teks hukum.

Menurut Scheiermacher, dalam melakukan penafsiran akan muncul dengan sedirnya sebuah kesalahpahaman. Kesalah pahaman ini bukan merupakan merupakan faktor yang kebetulan terjadi akan tetapi merupakan bagian intergral dari kemungkinan iterpretasi itu sediri. Oleh karena itu kesalahpahaman itu harus di dsingkirkan.  Maka, menurut Scheiermacher, dalam melakukan penafsiran teks terdapat dua bagian yang perlu diperhatikan yakni penafsiran gramatikal dan penafsiran psikologis.[4] Bahasa gramatika menurut Scheiermacher merupakan syarat berfikir setiap orang, sedangkan aspek psikologis interpretasi memungkinkan sesorang menagkap ‘setitik cahaya’ pribadi penulis. Menurut Kaelan, prinsip hermeneutik Scheiermacher adalah rekonstruksi yang bertolak dari ekpresi yang telah diungkapkan. Dalam masalah ini terdapat dua hal pokok yang saling berhubungan dan berinteraksi, yaitu momen tata bahasa dan momen kejiwaan.[5]

Daftar Pustaka :

[1] Anthon F. Susanto Ibid., hlm. 26-27

[2] hlm. 70. Tujuan dari hermeneutik hukum adalah mamahami makna hukum.

[3] In the seventeenth and eighteenth centuries several works devoted exclusively to legal hermeneutics were produced…. The transition between old legal hermeneutics and the contemporary version that adopts the ideas of general philosophical hermeneutics is marked by von Savigny’s theory of interpretation, outlined in Juristische Methodenlehre. Jerzy Stelmach dan Bartosz Brozek, Methods hf Legal Reasoning, (Netherlands: Published by Springer, 2006), hlm. 6.

[4] Anthon F. Susanto Ibid., hlm. 41.

[5] Kaelan, Filsafat bahasa Semiotika dan Hermeneutika, (Yogyakarta: Paradigma, 2009), hlm. 266.

Posting Komentar

0 Komentar