Budaya Politik di Indonesia dan Civil Society

''Budaya Politik di Indonesia dan Civil Society''


A. Pengertian Budaya Politik


Budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budhayah, bentuk jamak dari budhi yang artinya akal. Dengan demikian, budaya diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan akal atau budi. Budaya adalah segala yang dihasilkan oleh manusia berdasarkan kemampuan akalnya. Budaya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1)                       Dapat dipelajari,
2)                       Dapat diwariskan dan diteruskan,
3)                       Hidup dalam masyarakat, 4) Dikembangkan dan berubah, 5) Terintegrasi.

Adapun politik berasal dari bahasa Yunani polis dan teta. Polis berarti kota atau Negara kota, teta berarti urusan. Dengan demikian, politik berarti urusan negara (pemerintahan).
Budaya politik dapat di artikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya..
Pada umumnya istilah politik dapat diartikan sebagai bermacam-macam kegiatan dalam suatu system politk atau Negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari system itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.

Secara terminologis Budaya politik adalah suatu nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat, namun setiap unsur masyarakat berbeda pula budaya politiknya. Sedangkan menurut para ahli, yaitu :

a.       Almond and Verba (1990:178), budaya politik adalah suatu sikap orientasi khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya serta sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu. Lebih kepada mengidentifikasikan diri dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan.

b.      Alan R Ball , Budaya politik adalah suatu susunan yang terdiri dari sikap, kepercayaan, emosi dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik dan isu politik.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa budaya politik adalah bagian dari ciri-ciri yang khas meliputi legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan, kegiatan partai politik, pelaku aparat negara serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah.

Adapun komponen-komponen dalam budaya politik, menurut Almond dan verba, yaitu :
1.           Orientasi kognitif  : berupa pengetahuan tentang dan kepercayaan pada politik, peranan dan gejala kewajibannya serta input dan output.
2.           Orientasi afektif : perasaan terhadap sistem politik pada aktor dan penampilnya.
3.           Orientasi evaluatif : keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik secara tipikal melibatkan standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.


B. Bentuk-Bentuk Budaya Politik


1.      Budaya Subjek Parochial (The Parochial Subject Culture)
Pada masyarakat dengan bentuk budaya subjek parochial terdapat sebagian besar yang menolak tuntutan-tuntutan ekslusif masyarakat. Pada kegiatan politik hanyalah salah satu bagian yang penting.
2.      Budaya Subjek Partisipan (Subject Participant Culture)
Masyarakat yang memiliki bidang prioritas peralihan dari objek ke partisipan akan cenderung mendukung pembangunan dan memberikan dukungan yang besar terhadap system politik demokrasi.
3.      Budaya Parochial Partisipan (The Parochial Participant Culture)
          Budaya politik ini banyak didapati di negara-negara yang relative masih muda (negara-negara yang berkembang). Pada tatanan ini terlihat negara-negara tersebut sedang giat melakukan pembangunan,termasuk didalamnya ialah pembangunan kebudayaan.

Berdasarkan klasifikasi parochial, subjek, dan partisipan. Almond membuat tiga model tentang kebudayaan politik dan disebut model orientasi terhadap pemerintahan dan politik :

a.       Masyarakat demokratis industrial
Kelompok ini selalu mengusulkan kebijaksanaan – kebijaksanaan  baru dan melindungi kepentingan khusus mereka.
b.      System otoriter
Dalam model ini terdapat beberapa kelompok masyarakat yang memiliki sikap politik berbeda.
Mendiskusikan masalah-masalah pemerintahan dan aktif dalam lobbying.
c.       System demokratis praindustriil
Dalam negara dengan model seperti ini hanya sedikit sekali partisipan yang terutama dari professional terpelajar, usahawan dan tuan rumah.


C. Tipe-Tipe Budaya Politik



a)      Tipe Budaya Politik Berdasarkan Sikap yang Ditunjukkan

1)  Budaya Politik Militan
2)  Budaya Politik Toleransi

b)      Tipe Budaya Politik Berdasarkan sikap terhadap tradisi dan perubahan, budaya politik dapat digolongkan sebagai berikut.

1)  Budaya Politik yang Memiliki Sikap Mental Absolut
Tipe absolut dari budaya politik sering menganggap perubahan sebagai suatu yang membahayakan. Tiap perkembangan baru dianggap sebagai suatu tantangan yang berbahaya yang harus dikendalikan. Perubahan dianggap sebagai penyimpangan.

2)  Budaya Politik yang Memiliki Sikap Mental Akomodatif  
Tipe akomodatif dari budaya politik melihat perubahan hanya sebagai salah satu masalah untuk dipikirkan. Perubahan mendorong usaha perbaikan dan pemecahan yang lebih sempurna.

c)      Tipe Budaya Politik Berdasarkan Orientasi Politik

Gabriel Almond mengklasifikasikan budaya politik sebagai berikut :

1.            Budaya Politik Parokial
 
   Ciri-Ciri :
a)      Frekuensi orientasi terhadap sistem sebagai objek umum, objek-objek input, objek-objek output, dan pribadi sebagai partisipan aktif mendekati nol.
b)      Tidak terdapat peran-peran politik yang khusus dalam masyarakat.
c)      Orientasi parokial menyatakan alpanya harapan-harapan terhadap perubahan komparatif yang diinisiasikan oleh sistem politik.
d)      Kaum parokial tidak mengharapkan apa pun dari sistem politik.
e)      Parokialisme murni berlangsung dalam sistem tradisional yang lebih sederhana ketika spesialisasi politik berada pada jenjang sangat minim.
f)       Parokialisme dalam sistem politik yang diferensiatif lebih bersifat afektif dan normatif daripada kognitif.

2.            Budaya Politik Kaula atau Subjek
          
           Ciri-ciri :
a)      Terdapat frekuensi orientasi politik yang tinggi terhadap sistem politik yang diferensiatif dan aspek     output dari sistem itu. Akan tetapi, frekuensi orientasi terhadap objek-objek input secara khusus, dan  terhadap pribadi sebagai partisipan yang aktif mendekati nol.
b)      Para subjek menyadari adanya otoritas pemerintah.
c)      Hubungannya terhadap sistem politik secara umum dan terhadap output, administratif secara esensial merupakan hubungan yang pasif.
d)      Orientasi subjek lebih bersifat afektif dan normatif daripada kognitif.

     Tipe budaya kaula atau subjek ini antara lain diterapkan oleh golongan bangsawan Prancis. Mereka sangat menyadari adanya institusi demokrasi, tetapi secara sederhana hal ini tidak memberi keabsahan kepada mereka.

3.            Budaya Politik Partisipan
   
Ciri-ciri :
a)      Frekuensi orientasi politik sistem sebagai objek umum, objek-objek input, output, dan pribadi sebagai partisipan aktif mendekati satu.
b)      Bentuk kultur politik anggota-anggota masyarakat cenderung diorientasikan secara eksplisit.  Masyarakat pun aktif terhadap sistem politik secara komprehensif. Selain itu, masyarakat juga aktif terhadap struktur dan proses politik serta administratif (aspek input dan output sistem politik).
c)      Anggota masyarakat bersikap partisipatif terhadap objek politik (tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi).
d)      Masyarakat berperan sebagai aktivis.



D. Sejarah dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia


Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, secara gamblang duet pemimpin Dwi tunggal, Soekarno dan Mohammad Hatta telah mendeklarasikan Indonesia Merdeka sebagai sebuah negara yang demokratis karena pada kalimat terakhirnya dikatakan dalam Teks Proklamasi 17 Agustus
1945 adalah “atas nama bangsa Indonesia”, bila dikaitkan dengan definisi bangsa, maka yang dimaksud adalah seluruh rakyat Indonesia. Jadi kemerdekaan Indonesia adalah kemerdekaan yang diperuntukkan bagi rakyat Indonesia sendiri.
Meskipun telah mencapai konsensus kemerdekaan sebagai sebuah bangsa, tetapi setiap tokoh pergerakan dan pelopor kemerdekaan Indonesia memiliki konsepsi demokrasinya masing-masing, kebanyakan dari mereka berusaha menengahi dualisme penafsiran demokrasi dari Negara Barat yang liberalis dengan Negara Timur yang komunis, terutama dalam merumuskan tentang kebebasan politik yang diadopsi dari demokrasi Barat dan kemerataan ekonomi yang ditiru dari demokrasi Timur. Namun, terkadang beberapa tokoh kemudian memiliki kecenderungan masing-masing, entah itu kecenderungan pada Barat ataupun Timur, yang kemudian menjadi ciri khas dari perkembangan demokrasi di Indonesia.



1. Demokrasi Parlementer

Era demokrasi parlementer di Indonesia, juga sering kali disebut sebagai era demokrasi konstitusional.[1] Munculnya sistem parlementer di Indonesia karena jatuhnya kabinet Presidensial Pertama pada 14 November 1945 yang disebabkan oleh keluarnya Maklumat Wakil Presiden No. X/1945 pada 16 Oktober 1945 dan diikuti kemudian oleh Maklumat Pemerintah pada 3 November 1945 yang berisi tentang seruan untuk mendirikan partai-partai politik di Indonesia.[2] 
Keberlanjutan dari Maklumat Pemerintah itu adalah adanya pengumuman dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) tentang perubahan pertanggungjawaban Menteri kepada Parlemen, dalam hal ini adalah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Usulan dari BPKNIP itu kemudian disetujui oleh Presiden Soekarno pada 14 November 1945. Dengan demikian, maka secara otomatis sistem pemerintahan di Indonesia saat itu bukan lagi presidensial, tetapi menjadi parlementer.[3]
Sistem pemerintahan parlementer yang pertama di Indonesia dimulai pada 14 November 1945 sampai 12 Maret 1946 dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Pertama Indonesia, Soetan Sjahrir atau disebut juga sebagai Kabinet Sjahrir I.[4] Langkah mengubah sistem pemerintahan Indonesia dari presidensil ke parlementer dianggap sebagai suatu langkah politik ideologi Sjahrir yang menganut sosial-demokrat dan mendukung sistem demokrasi Barat yang parlemennya kuat.[5] 
Demokrasi parlementer di Indonesia semakin kuat dengan memiliki landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara 1949 dan 1950. Dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 itu menetapkan bahwa lembaga eksekutif, yang terdiri dari presiden sebagai kepala negara konstitusional dan menteri-menteri memiliki tanggungjawab politik dibawah seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sehari-hari. Kabinet pemerintahan itu kemudian dibentuk atas dasar koalisi partai-partai di parlemen, namun seringkali koalisi antar partai itu mengalami keretakan dan menggoyahkan kabinet pemerintahan. Akhirnya karena seringnya koalisi partai tidak pernah utuh sampai selesai, banyak kabinet pemerintahan di masa demokrasi parlementer jatuh bangun dengan cepat, ditambah partai yang menjadi oposisi seringkali menunjukkan sikap kritik destruktif dengan mengangkat sisi negatif partai penguasa, hal ini menunjukkan bahwa partai politik di Indonesia saat itu belum dewasa.6 


2. Demokrasi Terpimpin


Setelah berakhirnya era demokrasi parlementer, Indonesia mulai memasuki fase demokrasi lainnya, yaitu demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin dimulai saat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Tetapi sebelum dekrit presiden diumumkan, demokrasi parlementer atau demokrasi konstitusional masih bertahan dengan adanya pembentukan sebuah kabinet transisi yang dipimpin oleh Ir. Djuanda atau yang disebut sebagai Kabinet Djuanda. Kabinet Djuanda ini berisi orang-orang yang bukan dari koalisi dominan partai di palemenen, maka seringkali Kabinet Djuanda disebut juga sebagai Kabinet Ekstra Parlemen. Kabinet ini terhitung mulai bekerja sejak 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959.[6]
Puncak dari ide-ide dan konsepsi demokrasi yang diimpikan Soekarno itu adalah pada 21 Februari 1957 yang dikenal dengan nama Konsepsi Presiden. Konsepsi Soekarno itu dikemukakan dihadapan para menteri kabinet pemerintahan, pemimpin partai politik, dan perwira angkatan bersenjata. Isi daripada konsepsi itu antara lain:[7] 
1.     Sistem demokrasi parlementer tidak cocok, harus diganti dengan demokrasi terpimpin.
2.     Untuk melaksanakan demokrasi terpimpin harus dibentuk Kabinet Gotong Royong yang diawali dengan adanya “Kabinet Kaki Empat.
3.     Pembentukan Dewan Nasional yang beranggotakan golongan fungsional sebagai penasehat Presiden.
Bila disimpulkan, Konsepsi Presiden yang dikemukakan oleh Soekarno intinya adalah :
1)     Mengganti sistem pemeritnahan dari parlementer ke presidensial,
2)     Berusaha merangkul semua kekuatan politik yang ada, terutama empat partai pemenang pemilu 1955, PNI, Masyumi, NU, dan PKI, dan juga merangkul pihak militer dalam pembentukan Dewan Nasional.

3. Demokrasi Pancasila

Era demokrasi Pancasila diawali dengan suatu peristiwa sejarah yang sangat kelam bagi Indonesia, yaitu Gerakan 30 September(G30S) atau yang sering juga disebut dengan G30S/PKI. Pemberontakan G30S terjadi pada antara 30 September dan juga 1 Oktober 1965, Soekarno lebih suka menyebutnya Gestok (Gerakan Satu Oktober) semenatara Soeharto lebih suka menyebutnya Gestapu (Gerakan September Tigapuluh).
Peristiwa ini menelan korban kurang lebih tiga juta orang - menurut Sarwo Edhie Wibowo, sekaligus menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kasus genosida terbesar keempat di dunia setelah Jerman Nazi, Kamboja Demokratik, dan Rwanda.[8]
Masa demokrasi Pancasila menunjukkan keberhasilan dalam politik, hal ini dibuktikan dengan keberhasilan menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) secara teratur, yaitu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Adanya pemilu yang teratur memang merupakan tekad awal Orde Baru untuk membangun kembali demokrasi Indonesia, dan ini telah diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum tahun 1969, tepatnya satu tahun setelah Jenderal Soeharto dilantik menjadi Presiden Kedua Republik Indonesia pada 1968 atau dua tahun setelah dilantik sebagai Pejabat Presidenpada 1967 dan tiga tahun setelah mendapatkan Surat Perintah Sebelas Maret. Hal ini sesuai dengan slogan Orde Baru yaitu; menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen.[9]

Publik mulai menyadari bahwa nilai-nilai demokrasi tidak ada dalam penyelenggaraan pemilu yang diadakan oleh Orde Baru. Misalkan adanya kebijakan fusi partai yang menjadikan semua kelompok nasionalis dilebur menjadi Partai Demokrasi Indonesia dan seluruh golongan Islamis digabung dalam Partai Persatuan Pembangunan, sementaraGolongan Karya tetap menjadi satu organisasi politik non-partai pada saat itu. Kedudukan Golkar yang non-partai ternyata dijadikan kelebihan bagi Orde Baru, karena hanya Golkar saja yang boleh memiliki pengurus hingga ke tingkat desa dan kelurahan, selain itu pemerintah juga menerapkan kebijakan monoloyalitas bagi pegawai negeri untuk mewajibkan mereka memilih Golkar dalam setiap pemilu, hal ini menunjukkan apa yang disebut oleh Miriam Budiardjo sebagai ketidakadilan dalam sistem politik di masa demokrasi Pancasila.[10]

4. Era Reformasi

Proses Reformasi politik di Indonesia pasca jatuhnya Presiden Soeharto pada Mei 1998 telah membuka peluang bagi tumbuhnya nilai-nilai demokrasi demi mewujudkan suatu pemerintahan yang baik. Proses Reformasi itu terbagi dalam dua fase, yaitu:

A. Transisi Demokrasi

Sebenarnya fase transisi ini adalah fase yang paling singkat, namun paling menentukan, karena ketidakberhasilan suatu negara dalam proses demokratisasi-nya tergantung pada proses transisi demokrasi. Menurut Richard Gunther, transisi itu adalah :
"Begins with the breakdown of the former authoritarian regime and ends with the establishment of a relatively stable configuration of political institutions within a democratic regime"[11][12] yang artinya adalah:
"Dimulai dengan hancurnya bekas rezim otoriter dan diakhiri dengan pembentukan konfigurasi institusi politik yang relatif stabil dalam sebuah rezim demokratis"

B. Konsolidasi Demokrasi

Setelah proses transisi demokrasi berhasil, maka selanjutnya adalah konsolidasi atau pemantapan sistem demokrasi. Menurut Kacung Marijan, konsolidasi demokrasi menjadi penting karena seringkali beberapa negara yang berusaha melakukan proses demokratisasi justru gagal ditengah jalan karena proses transisinya yang tidak selesai atau gagal dalam proses konsolidasi sebuah sistem yang demokratis, sehingga negara itu kembali kepada sistem otoriter dan diperintah kembali oleh seorang diktator.[13][14] 
Konsep utama dari proses konsolidasi demokrasi menurut Andreas Schedler adalah manakala ada suatu negara yang menghadapi stabilitas rezim, itu artinya bahwa konsolidasi ditentukan oleh seberapa stabilnya rezim, dalam hal ini adalah bagaimana konsolidasi demorkrasi menjadi berhasil bila stabilitas rezim yang demokratis itu juga dapat terjaga. Menurut Guillermo O'Donnell, bila konsolidasi rezim itu sudah tercapai, maka sudah kemungkinan besar stabilitas rezim juga akan dapat berkelangsungan.[15][16] 

Tantangan Demokrasi

Proses konsolidasi demokrasi di Indonesia juga didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang membaik pasca reformasi setidaknya dalam ekonomi makro, seperti pertumbuhan investasi, kerjasama perdagangan luar negeri, dan sebagainya. Tetapi yang menjadi tantangan adalah kebangkitan ekonomi makro di Indonesia ternyata tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi mikro, perekonomian rakyat dari kalangan menengah ke bawah belum cukup terasa. Selain itu menurut Fuad Bawazier, perekonomian Indonesia sebagian besar masih ditopang oleh hutang luar negeri, ditambah lagi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, dan sebagainya.[17]

Bila demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila selalu menemui tantangan politik, salah satunya kemunculan rezim diktator. Maka di era reformasi ini, sektor ekonomi yang menjadi tantangan bagi proses konsolidasi demokrasi di Indonesia,[18][19] sekaligus menentukan kemanakah arah demokrasi Indonesia pasca-Reformasi, apakah seperti yang akan dicita-citakan oleh para founding fathers Bangsa Indonesia atau mungkin kearah lainnya?

E. Pembangunan Civil Society di Indonesia

1. Pengertian Civil Society
Di bawah ini beberapa istilah dan penggegas yang mengacu pada pengertian masyarakat sipil, sebagaimana dirumuskan oleh Dawam Rahardjo :[20]

INDONESIA
ASING
Masyarakat Sipil
(Mansour Fakih)

Masyarakat Warga
(Soetandyo Wignyosubroto)

Masyarakat Kewargaan
(Frans-Magnis Suseno dan M. Ryas
Rasyid)

Masyarakat Madani
(Anwar Ibrahim, Nurcholis Madjid,
M. Dawam Rahardjo)

Civil Society (tidak diterjemahkan)
(M. AS. Hikam)
Koinonia Politike
(Aristoteles)

Societas Civilis
(Cicero)
Comonitas Civilis
Comonitas Politica
Societe Civile
(Tocquiville)

Burgerlishe Gesellscaft
(Hegel)

Civil Society
(Adam Ferguson)
Civitas Etat

Istilah madani secara umum dapat diartikan sebagai “ adab atau beradab “ Masyarakat madani dapat didefinisikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya, untuk dapat tata masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya, untuk dapat mencapai masyarakat seperti itu, persyaratan yang harus dipenuhi antara lain adalah keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama, kontrol masyarakat dalam jalannya proses pemerintahan, serta keterlibatan dan kemerdekaan masyarakat dalam memilih pimpinannya.[21] Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilainilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi.[22] 

Han Sung-joo mendefinisikan masyarakat madani merupakan sebuah kerangka hukum yang melindungi dan menjamin hak-hak dasar individu, perkumpulan sukarela yang terbebas dari negara, suatu ruang publik yang mampu mengartikulasikan isu-isu politik, gerakan warga negara yang mampu mengendalikan diri dan independen, yang secara bersama-sama mengakui norma-norma dan budaya yang menjadi identitas dan solidaritas yang terbentuk serta pada akhirnya akan terdapat kelompok inti dalam civil society ini.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud masyarakat madani adalah sebuah kelompok atau tatanan masyarakat yang berdiri secara mandiri dihadapan penguasa dan negara, memiliki ruang publik dalam mengemukakan pendapat, adanya lembaga-lembaga yang mandiri yang dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan publik.[23]  Lebih jelas Anwar Ibrahim menyebutkan bahwa masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin kesimbangan antara kebebasan perorangan dan kestabilan masyarakat.    

Karakteristik Civil Society


a)      Wilayah publik yang bebas (free public sphere)
b)      Demokrasi
c)      Toleransi
d)      Kemajemukan (pluralisme)
e)      Keadilan sosial (social justice)

B. Sejarah dan Perkembangan Civil Society


1. Fase pertama, dikembangkan oleh:
·         Aristoteles (384-322 SM)
Civil Society dipahami sebagai sistem kenegaraan dengan menggunakan istilah koinonia politike, yakni sebuah komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam berbagai percaturan ekonomi-politik dan pengambilan keputusan. Istilahkoinonia politike digunakan untuk menggambarkan sebuah masyarakat politis dan etis dimana warga negara di dalamnya berkedudukan sama di depan hukum.
·         Marcus Tullius Cicero (106-43 SM)
Masyarakat sipil atau societies civilies ,yaitu sebuah komunitas yang mendominasi komunitas yang lain. Istilah ini lebih menekankan pada konsep negara kota (city state), yakni untuk menggambarkan kerajaan,  kota, dan  bentuk korporasi lainnya, sebagai kesatuan yang terorganisasi.
·         Thomas Hobbes (1588-1679 M)
Menurut Hobbes, masyarakat madani harus memiliki kekuasaan mutlak agar mampu sepenuhnya mengontrol dan mengawasi secara ketat pola-pola interaksi (perilaku politik) setiap warga negara.
·         John Locke (1632-1704 M)
Kehadiran masyarakat madani dimaksudkan untuk melindungi kebebasan dan hak milik setiap warga negara. Konsekuensinya adalah masyarakat madani tidak boleh absolut dan harus membatasi perannya pada wilayah yang tidak bisa dikelola masyarakat dan memberikan ruang yang manusiawi bagi warga negara untuk memperoleh haknya secara adil dan proporsional.

2.        Fase kedua, dikembangkan oleh:
·         Adam Fergusson (1767)
Ia menekankan masyarakat madani pada sebuah visi etis dalam kehidupan bermasyarakat. Pemahamannya ini digunakan untuk mengantisipasi perubahan sosial yang diakibatkan oleh revolusi industri dan munculnya kapitalisme serta mencoloknya perbedaan antara publik dan individu.

3.        Fase ketiga, dikembangkan oleh:
·         Thomas Paine (1792)
Ia menggunakan istilah masyarakat madani sebagai kelompok masyarakat yang memiliki posisi secara diametral dengan negara, bahkan dianggapnya sebagai anti tesis dari negara. Dengan demikian, maka negara harus dibatasi sampai sekecil-kecilnya dan ia merupakan perwujudan dari delegasi kekuasaan yang diberikan oleh masyarakat demi terciptanya kesejahteraan umum. Masyarakat madani menurut  Paine adalah ruang dimana warga dapat mengembangkan kepribadian dan memberi peluang bagi pemuasan kepentingannya secara bebas dan tanpa paksaan.

4.        Fase keempat, dikembangkan oleh:
·         GWF Hegel (1770-1851 M)
Struktur sosial terbagi atas 3 entitas, yakni keluarga, masyarakat madani dan negara. Keluarga merupakan ruang sosialisasi pribadi sebagai  anggota masyarakat yang bercirikan keharmonisan. Masyarakat madani merupakan lokasi atau tempat berlangsungnya percaturan berbagai kepentingan pribadi dan golongan terutama kepentingan ekonomi. Sementara negara merupakan representasi ide universal yang bertugas melindungi kepentingan politik warganya dan berhak penuh untuk intervensi terhadap masyarakat madani.
·         Karl Mark (1818-1883)
Masyarakat madani sebagai “ masyarakat borjuis” dalam konteks kehidupan produksi kapitalis, keberadaannya merupakan kendala bagi pembebasan manusia dari penindasan. Karenanya, maka ia harus dilenyapkan untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas.
·         Antonio Gramsci(1891-1837 M)
Ia tidak memahami masyarakat madani sebagai relasi produksi, tetapi lebih pada sisi ideologis. Gramsci memandang adanya sifat kemandirian dan politis pada masyarakat sipil, sekalipun keberadaannya juga amat dipengaruhi oleh basis material.

5. Fase kelima, dikembangkan oleh:
·         Alexis de Tocqueville (1805-1859)
Masyarakat madani sebagai entitas penyeimbang kekuatan negara. Bagi de’ Tocqueville, kekuatan politik dan masyarakat madani-lah yang menjadikan demokrasi di Amerika mempunyai daya tahan. Dengan tertwujudnya pluralitas, kemandirian dan kapasitas politik di dalam masyarakat madani, maka warga negara akan mampu mengimbangi dan mengontrol kekuatan negara.[24]

Di Indonesia sendiri kemunculan Civil Society sudah ada dalam bentuk yang bisa dikatakan tidak seperti Civil Society yang modern. Menurut Bob Sugeng Hadiwinata, perkembangan Civil Society di Indonesia terbagi menjadi empat gelombang.
Pertama, Civil Society masih berbentuk gerakan-gerakan yang melekat dalam masyarakat tradisional di Indonesia seperti gotong-royong (mutual help), lubung pacekik (food security), beras perelek (burial insurance) dan sebagainya.
Kedua, pergerakan Civil Society selanjutnya sudah mulai teroganisir dengan cukup baik serta memiliki tujuan untuk mempromosikan pendidikan, kesehatan dan kegiatan religius. Contoh dari Civil Society pada gelombang kedua adalah organisasi-organisasi yang berbasis volunter seperti NU, Muhammadiyah, SI, Taman Siswa dan sebagainya.
Ketiga, gerakan Civil Society yang selanjutnya mulai memfokuskan pada pemberdayaan dan pengembangan masyarakat serta mereka juga dengan jelas mengatakan bahwa mereka terpisah/tidak terikat oleh pemerintah dalam menjalankan gerakannya. Itulah sebabnya gerakan yang ada pada gelombang ketiga sering disebut sebagai NGOs (Non-Governmental Organizations).
Keempat, gerakan yang muncul pada gelombang ke-empat ini terfokus pada penguatan demokrasi di Indonesia. Gerakan inilah yang menyebabkan jatuhnya rezim Suharto dan terjadinya reformasi pada tahun 1998. Gerakan ini biasanya dilakukan dengan masa yang cukup besar dan berasal dari masyarakat sendiri (people’s sovereignty).

D.      Strategi Membangun Civil Society di Indonesia


1.        Integrasi nasional dan politik
Strategi ini berpandangan bahwa sistem demokrasi tidak mungkin berlangsung dalam masyarakat yang belum memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang kuat.

2.        Reformasi sistem politik demokrasi
Strategi ini berpandangan bahwa untuk membangun demokrasi tidak  usah menunggu rampungnya tahap pembangunan ekonomi.

3.        Membangun masyarakat madani sebagai basis yang kuat ke arah demokratisasi.
Strategi ini muncul akibat kekecewaan terhadap realisasi dari strategi pertama dan kedua. Dengan begitu strategim ini lebih mengutamakan pendidikan dan penyadaran politik, terutama pada golongan menengah yang makin luas.




[1] Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 2008) hal. 128
[2] Haniah Hanafie dan Suryani, Politik Indonesia, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011) hal. 17
[3] Haniah Hanafie dan Suryani, Politik Indonesia, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011) hal. 18 - 19
[4] Haniah Hanafie dan Suryani, Politik Indonesia, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011) hal. 19
[5] Arif Zulkifli, dkk, (ed.), Sjahrir: Peran Besar Bung Kecil, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010) hal. 105 6 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik,(Jakarta: Gramedia, 2008) hal. 128
[6] Haniah Hanafie dan Suryani, Politik Indonesia, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011) hal. 47
[7] Haniah Hanafie dan Suryani, Politik Indonesia, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011) hal. 49
[8] "Genosida* 1965: Tragedi Kemanusiaan dan Serangan atas Perjuangan Kelas".IndoPROGRESS (dalam bahasa Inggris). 2015-10-09. Diakses tanggal 2017-12-04.
[9] Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik,(Jakarta: Gramedia, 2008) hal. 132
[10] Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik,(Jakarta: Gramedia, 2008) hal. 132 - 133
[11] Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru,(Jakarta: Kencana, 2010) hal.
[12] - 335
[13] Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru,(Jakarta: Kencana, 2010) hal.
[15] Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru,(Jakarta: Kencana, 2010) hal.
[17] Fuad Bawazier, Republik Keluh Kesah, (Jakarta: RMBOOKS, Cetakan ke II 2008) hal. 137 - 151 dan 231 - 232
[18] Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru,(Jakarta: Kencana, 2010) hal.
[19] - 341
[20] Kunawi Basyir (dkk.), Civic Education, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel press, 2011), hlm. 140
[21] Dikutip dari http://www.kosmaext2010.com
[22] Dikutip dari http://fixguy.wordpress.com
[23] Rosyada, Dede (dkk.). 2003. Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat madani. Jakarta: Prenada Media
[24] Ubaedillah (dkk.) 2010. Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat madani. Jakarta: Prenada Media. 

Posting Komentar

0 Komentar