Langsung ke konten utama

Hikmah Penciptaan Lisan

Mengenal Tokoh : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Mengenal Tokoh :
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.


Siapakah Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.?

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (lahir di Palembang, Sumatera Selatan, 17 April 1956) adalah akademisi Indonesia yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden pada tahun 2010. Sejak Juni 2012, ia dipercaya sebagai Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dari lembaga yang sebelumnya bernama Dewan kehormatan KPU yang juga ia pimpin pada tahun 2009 dan 2010. DKPP ini ia perkenalkan sebagai lembaga peradilan etika pertama dalam sejarah, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Sebelumnya ia merupakan pendiri dan menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pertama (2003–2008) dan diakui sebagai peletak dasar bagi perkembangan gagasan modernisasi peradilan di Indonesia. Ia meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia (UI) pada 1982, kemudian menyelesaikan jenjang pendidikan S2-nya di perguruan tinggi yang sama pada 1987. Sebagai akademisi, ia dikenal sangat produktif. Sampai sekarang buku karya ilmiahnya yang diterbitkan sudah lebih dari 43 judul dan ratusan makalah yang tersebar di pelbagai media dan disampaikan di pelbagai forum. Banyak ide baru yang ia tuangkan dalam buku, seperti dalam buku "Green Constitution", "Konstitusi Ekonomi", "Konstitusi Sosial", "Peradilan Etik dan Etika Konstitusi", dan lain-lain.

Gelar doktor disandangnya dari Universitas Indonesia pada 1990 dan Van Vollenhoven Institute, serta Rechts-faculteit, Universiteit Leiden, program doctor by research dalam ilmu hukum (1990). Pada tahun 1998, Jimly memperoleh gelar Guru Besar ilmu Hukum Tata Negara FHUI.

Pada masa Presiden Soeharto, Jimly pernah menjabat Staf Ahli Menteri Pendidikan (1993-1998) dan kemudian diangkat menjadi Asisten Wakil Presiden RI B.J Habibie. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati, ia kembali menjadi guru besar FHUI dan kemudian dipercaya menjadi Penasihat Ahli Menteri Perindustrian dan perdagangan (2001-2003), Tim Ahli PAH I BP-MPR (2001-2002) dan Penasihat Ahli Setjen MPR-RI dalam rangka Perubahan UUD 1945 (2002-2003).

Sebelumnya, ketika Presiden B.J. Habibie membentuk Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani pada tahun 1998. Jimly dipercaya menjadi Ketua Kelompok Reformasi Hukum sedangkan Soesilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Kelompok Kerja Reformasi Politik. Selain menyiapkan pelbagai bahan untuk RUU, pokja juga ditugasi untuk melakukan kajian Perubahan UUD 1945 dan kemungkinan Sistem Pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat. Di saat genting pasca mundurnya Presiden Soeharto dan B.J. Habibie menjadi Presiden, ia dipercaya menjadi Sekretaris Dewan Penegakan Keamanan dan Sistem Hukum yang langsung diketuai oleh Presiden dengan Ketua Harian Menkopolkam.

Jimly banyak terlibat dalam perancangan UU bidang politik dan hukum, dan terakhir ia aktif sebagai penasihat Pemerintah dalam penyusunan RUU tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah RUU mendapat persetujuan bersama tanggal 13 Agustus 2003, ia dipilih oleh DPR menjadi hakim konstitusi generasi pertama pada tanggal 15 Agustus 2003, dan kemudian terpilih menjadi Ketua pada tanggal 19 Agustus 2003. Ia dipercaya memimpin MK selama 2 periode (2003-2006, dan 2006-2008). Setelah masa tugasnya selesai, sampai masa pendaftaran ditutup oleh DPR, ia tidak mencalonkan diri kembali sebagai hakim konstitusi. Namun, atas desakan semua partai, ia akhirnya bersedia meskipun untuk itu masa pendaftaran calon hakim terpaksa diperpanjang untuk kemudian dilantikan kembali menjadi hakim konstitusi.

Namun, setelah pelantikan dan kemudian diadakan pemilihan Ketua, Jimly tidak terpilih sebagai Ketua untuk periode ketiga. Ia digantikan hakim baru, yaitu Mahfud MD yang berhenti dari DPR untuk mengabdi menjadi hakim konstitusi. Setelah beberapa bulan kemudian, Jimly mengundurkan diri dari jabatan hakim konstitusi dan mulai sejak 1 Desember 2008 tidak lagi berstatus sebagai hakim. Ia merasa telah selesai melaksanakan tugas sejarah dalam membangun dan mengokohkan keberadaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan yang modern dan tepercaya. Bahkan Ketua yang baru sudah terpilih sebagaimana mestinya untuk meneruskan estafet tugas konstitusional mengawal konstitusi. Banyak kritik yang dilontarkan atas pengunduran dirinya itu dari para anggota DPR. Namun, Pemerintah sangat menghargai jasa-jasanya dalam membangun lembaga Mahkamah Konstitusi dengan baik. Untuk itu pada bulan Agustus 2009, ia dianugerahi oleh Presiden, Bintang Mahaputera Adipradana.

Sesudah tidak lagi sebagai hakim, ia pernah dipercaya menjadi Ketua Panitia Seleksi Penasihat KPK (2009) dan Ketua Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (2009-2010). Selain itu, ia juga diangkat menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Presiden(Wantimpres) Bidang Hukum dan Ketatanegaraan sampai kemudian mencalonkan diri sebagai calon Ketua KPK. Ia juga aktif menjadi Penasihat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (2009-sekarang). dan sejak 2013-2018 menjadi Ketua Dewan Penasihat. Aktivitas organisasinya, ia pernah aktif di organisasi kepemudaan Pelajar Islam Indonesia (PII). Sekarang di samping mengajar, Jimly aktif mendirikan sekolah kepemimpinan politik dan hukum yang diberi nama "Jimly School of Law and Government" (JSLG) sambil terus mengabdi kepada negara melalui pelbagai jabatan. Terakhir ia menjabat Ketua Dewan Kehormatan Pemilu (DKPP), Ketua Dewan Penasihat KOMNASHAM, dan anggota Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan (DGTK-RI).

Riwayat Pekerjaan :
  • Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), 2012-2017;
  • Ketua Dewan Penasihat KOMNASHAM, 2013-2017;
  • Anggota Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan RI, 2010-2015;
  • Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2003-2008
  • Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hukum dan Ketatanegaraan, 2009-1010.
  • Asisten Wakil Presiden Republik Indonesia, 1998-1999
  • Sekretaris Dewan Penegakan Keamanan dan Sistem Hukum (DPKSH) yang dibentuk pada masa krisis 1998 dan diketuai langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Sekretariat Negara, 1999
  • Penasihat Ahli Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI, 2002-2003;
  • Penasihat Ahli Menteri RISTEK, 2010;
  • Penasihat Ahli Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan RI, 2002-2003;
  • Anggota Tim Ahli Panitia Ad Hoc Perubahan UUD 1945, Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Perwakilan RI, 2001-2002;
  • Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat RI periode 1998-1999;
  • Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1993-1998;
  • Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak 1981 dan diangkat sebagai jabatan Guru Besar pada tahun 1998 dalam Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
  • Ketua Dewan Pembina Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI);
  • Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI);
  • Ketua Badan Pembina Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar yang menaungi lembaga pendidikan al-Azhar seluruh Indonesia, 2012-2017
  • Dewan Kehormatan Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PII) 2008-2011.


Daftar Buku Karya Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

  1.  Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994.
  2.  Jimly Asshiddiqie, Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Angkasa, 1995.
  3.  Jimly Asshiddiqie, Peran Parlemen di Masa Depan, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1995.
  4.  Jimly Asshiddiqie, Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah, Jakarta: UI-Press, 1996
  5.  Jimly Asshiddiqie, Agenda Pembangunan Hukum di Abad Globalisasi, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
  6.  Jimly Asshiddiqie, Undang-Undang Dasar 1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan, Jakarta: Universitas Indonesia, 1998.
  7.  Jimly Asshiddiqie, Islam dan Kedaulatan Rakyat, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
  8.  Jimly Asshiddiqie, Teori dan Aliran Penafsiran dalam Hukum Tata Negara, Jakarta: InHilco, 1998.
  9.  Jimly Asshiddiqie, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Pasca Perubahan Keempat, Jakarta: PSHTN FHUI, 2002, dan Jakarta: Watampone, 2003.
  10. Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945, Yogyakarta: FH-UII-Press, 2004, 2005.
  11. Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: PSHTN FHUI, 2004, Konpres, 2005, 2006.
  12. Jimly Asshiddiqie, Memorabilia Dewan Pertimbangan Agung Repubik Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press, 2004, Jakarta: Konpres, 2005.
  13. Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
  14. Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
  15. Jimly Asshiddiqie, Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Konpres, 2005.
  16. Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Jakarta: Konpres, dan Watampone Press, 2005.
  17. Jimly Asshiddiqie, Sengketa Kewenangan Konstitusional antar Lembaga Negara, Jakarta: Konpres, 2005.
  18. Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Konpres, 2005.
  19. Jimly Asshiddiqie dkk., Kompilasi Konstitusi Berbagai Negara, Jilid 1, Konpres, Jakarta, 2005.
  20. Jimly Asshiddiqie dkk., Kompilasi Konstitusi Berbagai Negara, Jilid 2, Konpres, Jakarta, 2007.
  21. Jimly Asshiddiqie dan Mustafa Fachry, Mahkamah Konstitusi: Kompilasi UUD, UU, dan Peraturan di 78 Negara, PS-HTN FHUI, Jakarta, 2003.
  22. Jimly Asshiddiqie, Bagir Manan, dkk, Gagasan Amandemen UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung. Sebuah Dokumen Historis, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI., Jakarta, 2006.
  23. Pengantar Pemikiran tentang Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: The Habibie Center, 2001, Jakarta: Konpres, 2006.
  24. Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Konpres, Jakarta, 2006.
  25. Jimly Asshiddiqie dan Ali Syafa’at, Pandangan Hans Kelsen tentang Hukum, Jakarta: Konpres, 2006.
  26. Jimly Asshiddiqie dan Achmad Syahrizal, Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara, Konpres, Jakarta, 2006.
  27. Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid 1, Konpres, Jakarta, 2006.
  28. Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid 2, Konpres, Jakarta, 2006.
  29. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, BIP-Gramedia, Jakarta, 2007.
  30. Hukum Tata Negara Darurat, Jakarta: (sedang dalam proses penerbitan), 2007.
  31. Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, BIP-Gramedia, Jakarta, 2009.
  32. Green Constitution: Nuansa Hijau UUD 1945, Rajawali Press, Jakarta, 2009.
  33. The Constitutional Law of Indonesia: A Comprehensive Overview, Sweet & Maxwell Asia, 2009.
  34. Komentar Atas Undang-Undang Dasar 1945, Rajagrafindo, Jakarta, 2009.
  35. Beberapa buku kumpulan tulisan mahasiswa bimbingan yang diedit dan diterbitkan menjadi buku seperti:
a.       Jurnal Tata Negara, PSHTN FHUI, edisi 1 dan 2 Tahun 2002.
b.      Jurnal Tata Negara, PSHTN FHUI edisi 1 dan 2 Tahun 2003.
c.       Beberapa Permasalahan Hukum Ekonomi, Jakarta: Watampone Press, 2002.
d.      Notaris Bicara tentang Hak Asasi Manusia, Jakarta: Watampone Press, 2003.
e.       Beberapa Perkembangan dalam Ilmu Hukum, Watampone Pers,  2003.
f.       Dlsb.
     36. Rofiqul-Umam dkk., Konstitusi dan Ketatanegaraan Kontemporer, Pemikiran Jimly Asshiddiqie dan Para Pakar Hukum, The Biogrpahy Institute, 2007.
     37. Beberapa buku tentang Jimly Asshiddiqie:
a.   Tim Editor, Setengah Abad Jimly Asshiddiqie, Matakin-INTI, Jakarta, 2006;
b.   Dr. Purwadi, Jimly Asshiddiqie, Pendekat Konstitusi dari Bumi Sriwijaya (2005);
c.   Dr. Purwadi, Jimly Asshiddiqie, Pasar dan Kemandirian Ekonomi (2006);
d.   Dr. Kaelany, Jimly Asshiddiqie, Studi, Mengabdi dan Berprestasi (2006).
     38.  Tulisan atau artikel dalam berbagai buku ontologi atau biografi seperti:
a.       Buku 60 Tahun Bacharuddin Jusuf Habibie.
b.      Buku 70 Tahun Letjen (Purn) H. Achmad Tirtosudiro.
c.       Buku 70 Tahun Prof. Dr. Sri Soemantri Martosoewignjo, SH.
d.      Buku 70 Tahun Prof. Dr. Ismail Suny, SH. MCL.
e.       Buku 70 Tahun Prof. Dr. Harun Alrasid, SH.
f.       Buku 70 Tahun Prof. Dr. Solly Lubis, SH.
g.      Buku 70 Tahun Dr. Imaduddin Abdurrahim, M.Sc.
h.      Buku 70 Tahun Prof. Mardjono Reksodiputro, SH. MA.
39.         Ratusan makalah yang disampaikan dalam berbagai forum seminar, lokakarya dan ceramah dalam dan luar negeri, serta yang dimuat dalam berbagai majalah dan jurnal ilmiah, ataupun dimuat dalam buku ontologi oleh penulis lain berkenaan dengan berbagai topik.




Sumber :
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jimly_Asshiddiqie (23:54 19052019)

https://brandalmetropolitan.blogspot.com/2017/09/daftar-buku-karya-prof-dr-jimly.html?m=1 (00:09 20052019)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Empirisme Analitis

''Empirisme Analitis'' Teori ilmu dari kaum Empiris Analitis dibangun dengan semangat untuk mengatasi kekurangan Positivme dan Empirisme Logis dan Rasionalisme Kritis. Sekalipun demikian, menurut Wuisman, teori yang dikemukakan Empirime Analitis bukan penggabungan murni d an kedua aliran berpikir diatas, melainkan hanya  suatu penyesuaian lebih lanjut dari model penelitian ilmiah dikembangkan oleh Positivme dan EmpirismeLogis pada titik-titik yang dilontarkan terhadapnya oleh Rasionalisme Kritis. Emprisme Analitis menggambarkan proses penelitian ilmiah sebagai sebuah siklus (daur). Teori inintimbul dalam hubungan dengan usaha-usaha untuk menerapkan Positivme dan Empirisme Logis pada bidang studi social tertentu. Empirisme Analitis bermaksud menerangkan tentang apa itu pengetahuan ilmiah, bagaimana ilmu berkembang, dan metode penelitian apa yang cocok dipakai untuk mengembangkan ilmu. De Groot menyebutkan lima tahap membentuk siklus empiris dalam pengembangan pe

Hikmah Penciptaan Lisan

‘’Hikmah Penciptaan Lisan” Pernah ga sih muncul pertanyaan dalam benak kita, mengapa Allah ﷻ menciptakan lisan seseorang itu hanya satu, dan mengapa harus diletakkan di depan?. Pertanyaan ini mungkin bagi sebagian orang cukup membingungkan. Namun taukah kita, bahwa Allah ﷻ telah memberikan pesan secara tersirat dalam Al-Qur’an tentang hikmah penciptaan lisan. Lisan secara fisik diletakkan didepan bertujuan agar manusia tidak banyak membicarakan sesuatu dibelakang, juga agar manusia tidak membicarakan sesuatu yang tidak pantas didepan, sehingga meruntuhkan kehormatan dan kemuliaan dirinya. Tentunya ini menjadi nasihat dan pengingat untuk penulis dan kita semua sebagai manusia. Untuk itulah kemudian Allah ﷻ menurunkan beragam ayat yang mengisyaratkan pesan dan hikmah yang mulia ini. Salah satunya Allah ﷻ terangkan dalam Al-Qur’an surah ke 49, Al-Hujurat ayat 11 - 12, sebagai berikut; QS Al-Hujurat : 11 يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْن

Uji Coba Smartfren 5G Bersama Kominfo, Kecepatannya Bikin Melongo

  Mengenal jaringan 5G Dilansir dari situs Cisco.com, 5G merupakan teknologi seluler generasi kelima. Ini dirancang untuk meningkatkan kecepatan, mengurangi latensi, dan meningkatkan fleksibilitas layanan nirkabel. Jaringan 5G juga akan menyederhanakan mobilitas, dengan kemampuan roaming terbuka tanpa batas antara akses seluler dan Wi-Fi. Pengguna seluler dapat tetap terhubung saat mereka berpindah antara koneksi nirkabel luar ruang dan jaringan nirkabel di dalam gedung tanpa campur tangan pengguna atau pengguna perlu mengautentikasi ulang. Lalu Bagaimana cara kerja teknologi 5G? Teknologi 5G akan memperkenalkan kemajuan di seluruh arsitektur jaringan. Radio Baru 5G, standar global untuk antarmuka udara nirkabel 5G yang lebih mampu, akan mencakup spektrum yang tidak digunakan dalam 4G. Keuntungan menggunakan jaringan 5G Dilansir dari instagram @smartfrenworld, ada beberapa keuntungan yang akan kita dapatkan jika menggunakan jaringan 5G, diantaranya : 1. Koneksi internet 100x lebih cepa