DISPARITAS PUTUSAN ATAS PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN RIDDAH

DISPARITAS PUTUSAN ATAS PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN RIDDAH

Keberagaman agama dan kepercayaan yang dianut oleh bangsa Indonesia tentu
menimbulkan konsekuensi logis terhadap adanya kemungkinan terjadinya interaksi danterjalinnya hubungan hukum antar subjek hukum yang berbeda agama, tidak terkecualidalam urusan perkawinan. Hal ini sering kita jumpai – terutama di Indonesia bagian timur
– dalam kasus masuk Islamnya salah satu calon mempelai sebagai modus untukmendapatkan legalitas status perkawinan mereka di mata hukum yang tidak jarang menjadi masalah di kemudian hari ketika muallaf tersebut memutuskan untuk kembali ke agamanya semula. Sehingga tidak sedikit yang pada akhirnya perkawinan mereka harus
kandas di Pengadilan Agama.

Terhadap persoalan tersebut, penulis mencoba melakukan penelitian sederhana terhadap 5 putusan yang diambil secara random melalui mesin penelusur Google untuk mengetahui produk putusan atas kasus putusnya perkawinan yang diakibatkan oleh
murtadnya salah satu pihak.

Hasilnya, 3 perkara (1 CT dan 2 CG) diputus fasakh dan 2 perkara (CG) diputus talak bain sughra. Terlepas apakah kondisi tersebut merupakan hasil perbedaan sudut pandang dalam menafsirkan aturan yang ada yang harus dihormati karena perbedaan pendapat adalah rahmat atau memang luput dari perhatian pemangku kebijakan, tapi yang jelas disparitas a quo telah memberikan ketidakpastian hukum bagi para masyarakat pencari keadilan yang jika dibiarkan berlarut-larut dapat mengikis tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan yang sedang giat-giatnya diperjuangkan. Karena jelas, bahwa pemutusan hubungan perkawinan dengan talak dan fasakh memiliki implikasi hukum yang berbeda bagi para pihak.

Dalam penelitiannya, penulis juga melakukan survey melalui tanya jawab secara langsung terkait penerbitan akta cerai kepada beberapa rekan hakim di beberapa pengadilan agama di wilayah NTT yang memutus perkara tersebut melalui lembaga fasakh.

Hasilnya, beberapa satker ada yang menerbitkan akta cerai, sementara yang
lainnya memilih untuk tidak menerbitkan akta cerai karena menurut mereka blangko akta cerai tidak mengakomodir perkawinan yang putus karena fasakh sehingga alat bukti autentiknya cukup menggunakan salinan putusan pengadilan yang telah dilegalisir oleh pihak kepaniteraan. Kondisi ini semakin menegaskan bahwa persoalan riddah dalam perkawinan belum sepenuhnya mendapat perhatian yang cukup, baik dalam tataranhukum materiil maupun dalam tertib administrasi dan oleh karena itulah penulis tertarik untuk menulisnya sekedar ingin memberikan gambaran mengenai bagaimana kondisi riil yang terjadi di lapangan dan tentunya berharap agar permasalahan ini segera mendapatkan perhatian dan penyelesaian.

Berangkat dari paparan singkat di atas, setidaknya ada beberapa hal yang dapat
dijadikan kajian sebagai bahan pertimbangan bagi para hakim untuk memutuskan perkara yang sama:

1. Bagaimanakah pendapat ulama tentang status putusnya perkawinan yang
disebabkan murtad?
2. Apakah riddah sebagai salah satu alasan putusnya perkawinan harus disertai
(kumulatif) dengan perselisihan (KHI pasal 116 huruf f)?
3. Dan perlukah menerbitkan AC perkara dengan kasus posisi tersebut?

A. Putusnya Perkawinan akibat Murtad
1. Pendapat Ulama terhadap Perkawinan yang Putus Akibat Murtad

Menurut pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Malik, jika salah satu suami isteri murtad, maka perpisahan yang terjadi di antara keduanya bukan dengan talak, melainkan dengan fasakh dan tidak perlu adanya keputusan qadhi. 2
Mazhab Syafi’i dan Hambali berpendapat lain, bahwa pembatalan pernikahan
bergantung kepada berakhirnya masa Iddah. Jika suami yang murtad masuk Islam sebelum selesainya masa iddah maka keduanya masih terikat dalam ikatan pernikahan. Jika dia masuk Islam setelah selesai masa iddah, maka isteri menjadi tertalak darinya dengan talak ba’in semenjak keduanya berbeda agama.

2. Perbedaan Talak dan Fasakh.

Secara bahasa, menurut pendapat Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab, kata fasakh
berarti batal (naqada) atau bubar (faraqa).3
Sedang secara istilah fasakh ialah:
فسخ العقد نقضه و ح ّل ا ل ّرا بطة ا تي
ل تر بط بين الزوجين. ّ
Faskhul 'aqdi adalah membatalkan aqad, dan melepaskan tali ikatan perkawinan
suami istri.

Abdul Wahab Khalaf memberikan penjelasan bahwa apabila perkataan fasakh disandarkan kepada nikah, maka ia akan membawa maksud membatalkan atau membubarkan pernikahan oleh sebab-sebab tertentu yang menghalangi kekalnya perkawinan tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan talak adalah terlepas atau putusnya ikatan
perkawinan antara seorang suami dan seorang istri baik melalui sebuah ucapan seorang suami yang memiliki arti talak ataupun melalui keputusan hukum di
pengadilan melalui gugatan yang diajukan oleh istri.

Ada beberapa perbedaan yang mendasar antara talak dan fasakh:
a. Dari segi hakikat
Fasakh mengandung pengertian pembatalan akad nikah serta menghilangkan
seluruh akbiat perkawinan sekaligus. Adapun talak adalah upaya mengakhiri
suatu perkawinan dan seluruh akibat perkawinan serta baru habis apabila
talak yang dijatuhkan itu adalah talak yang ketiga kalinya (talak ba’in kubra)

b. Dari segi penyebabnya.
Fasakh adakalanya disebabkan adanya cacat pada akad nikah atau ada hal-hal
tertentu yang menyebabkan perkawinan itu tidak bisa dilanjutkan. Adapun
talak merupakan hak suami yang dipergunakan atas kehendaknya sendiri,
sementara akad nikah itu sendiri sama sekali tidak ada cacatnya.

c. Dari segi kehendak melepaskan perkawinan.
Unsur kehendak dalam fasakh pada umumnya tidak ada kecuali dalam khiyar al-bulugh. Akan tetapi dalam talak unsur kehendak menjatuhkan talak dari
suami sangat menentukan.

d. Dari segi akibat
Perpisahan suami isteri melalui lembaga fasakh tidak mengurangi bilangan
talak. Akan tetapi perpisahan suami isteri melalui talak membawa akibat
berkurangnya bilangan talak yang dimiliki suami.

e. Dari segi pembagiannya.
Talak ada kalanya berupa talak raj’i. Yaitu talak satu atau dua dengan arti suami berhak rujuk kepada isterinya selama isteri tersebut masuk dalam masa iddahnya, dan adakalanya talak bain, yaitu talak yang ketika kalinya yang disebut talak bain kubra dan bisa juga berupa talak satu atau dua yang telah
habis masa iddahnya, dan perceraian yang terjadi akibat khuluk yang keduanya biasa disebut dengan talak ba’in kubra.

Dalam talak bain kubra suami tidak boleh rujuk kepada isterinya dan mereka boleh menikah kembali apabila isterinya itu telah kawin (ba’da dukhul) dengan lelaki lain kemudian bercerai. Dalam talak bain sughra, suami boleh kembali kepada isterinya dengan melangsungkan akad nikah dan dengan mahar baru. Adapun dalam fasakh, pembagian seperti di atas tidak ada. Suami tidak boleh rujuk pada
isterinya, bahkan dalam kasus mengawini saudara sendiri, pihak laki-laki selamanya tidak boleh kawin kembali dengan wanita yang ternyata adalah saudara perempuannya.

Fasakh secara bahasa berarti batal. Sedangkan secara epistemology, fasakha adalah batalnya atau lepasnya ikatan perkawinan antara suami isteri. Ada kalanya disebabkan terjadinya kerusakan atau cacat pada akad nikah itu sendiri dan ada kalanya disebabkan oleh hal-hal yang datang kemudian yang dapat menyebabkan akad perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan.

B. Konsideran Putusan.

Perbedaan pendapat ulama dan ambigunya aturan tentang putusnya perkawinan karena riddah inilah yang kemudian memicu munculnya disparitas putusan sebagaimana yang penulis maksudkan di awal tulisan.

1. Kelompok Fasakh.
Mereka yang memilih menjatuhkan fasakh mengambil alih pendapat
sebagaimana yang tersebut dalam kitab Fiqhus sunnah Juz II halaman 314 yang
artinya: Apabila salah seorang suami istri itu murtad dari Islam dan ia tidak
kembali lagi kepada Islam, maka aqad nikah itu rusak (fasakh) disebabkan
kemurtadan itu yang datang kemudian;

2. Kelompok Talak
Sedangkan bagi mereka yang lebih memilih untuk menjatuhkan talak, baik itu talak raj’i dalam perkara permohonan izin talak maupun talak bain sughra yang
perkaranya adalah cerai gugat, mendasarkan putusannya kepada pasal 19 huruf :
f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
pasal 116 huruf (f) dan huruf
(h) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah diungkapkan di depan.

C. Konsep Putusnya Perkawinan akibat Riddah dalam Hukum Positif

Dalam pasal 75 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengenai pembatalan
perkawinan disebutkan bahwa:

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan
yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad;Pasal tersebut di atas secara tidak langsung telah mengindikasikan bahwa KHI lebih condong pada pendapat bahwa suatu perkawinan akan berakhir melalui lembaga fasakh (batal) jika salah satu suami atau isteri murtad. Namun pada pasal lainnya, tepatnya pasal 116 huruf (k) disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan:

Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Kedua pasal tersebut terkesan tidak sinkron karena di suatu sisi terdapat
kecondongan untuk meletakkan fasakh (perkawinan batal demi hukum/batal dengan sendirinya) jika salah satu suami murtad tanpa perlu adanya perselisihan, sedangkan sisi lain, KHI juga mengharuskan alasan murtad harus disertai (kumulatif) dengan adanya ketidakrukunan atau perselisihan yang diakibatkan oleh persoalan riddah
sehingga tidak sedikit para hakim menjadikan konsideran ini untuk menjatuhkan atau memberikan izin talak daripada memutus dengan lembaga fasakh.
Walaupun pada umumnya kasus perceraian yang diajukan ke Pengadilan akibat salah satu pihak murtad selalu disertai dengan perselisihan. Namun bukan tidak mungkin ketika dalam persidangan tidak terbukti adanya perselisihan/ketidakrukunan
oleh karena pasangan suami isteri tersebut selalu menyembunyikan perselisihan yang terjadi dalam rumah tangganya untuk menjaga nama baik keluarga. Ketika hal ini terjadi, sedangkan salah satu pihak terbukti secara sah dan meyakinkan telah murtad dengan adanya alat bukti autentik berupa KTP dan pengakuan dari yang bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tidak menyangkal bahwa ia telah
murtad, maka akan menjadi dilema bagi majelis hakim dalam memutuskan perkara karena di satu sisi ketidak-rukunan yang disebabkan oleh riddah tidak terbuktisehingga secara materiil tidak dapat dikabulkan, sedangkan di sisi lain murtadnya

Posting Komentar

0 Komentar